Nasional,Natmed.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera memusnahkan limbah medis yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3). Pemerintah pun menganggarkan Rp1,3 triliun untuk menangani B3 tersebut.
Hal ini diungkap oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya selepas rapat terbatas Bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, Rabu (28/7/2021).
“Dana yang diproyeksikan untuk diolah Rp1,3 triliun maksimum kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk diexercise,” kata Siti dilansir dari Kompas.com.
Dana tersebut, kata Siti, dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau dana Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Sebagaimana arahan Jokowi, dana itu nantinya digunakan untuk menyediakan alat-alat pemusnahan limbah seperti incinerator atau shredder.
Namun demikian, rencana tersebut masih akan dibahas KLHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis menghancurkan limbah medis yang infeksius harus kita selesaikan,” ucap Siti Nurbaya.
Berdasarkan catatan KLHK, jumlah limbah medis B3 terus meningkat selama pandemi Covid-19. Per 27 Juli 2021 angkanya mencapai 18.460 ton.
Siti menyebut, limbah medis berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi atau karantina mandiri, lokasi uji deteksi maupun vaksinasi.
Limbah medis bisa berupa infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, antigen, alkohol, dan mesin swab.
Berdasarkan data asosiasi rumah sakit, penambahan limbah medis mencapai 383 ton per hari selama pandemi Covid-19. Akibat lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan, Siti menduga, angka limbah medis ikut meningkat signifikan.
“Ini terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Siti.
