Samarinda, Natmed.id – Rencana penggantian pucuk pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan pelaku ekonomi.
Rencana percepatan pergantian direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai langkah krusial untuk menentukan masa depan bank kebanggaan warga Benua Etam tersebut.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Mohammad Sukri memberikan analisis tajam mengenai urgensi dari transisi kepemimpinan ini.
Ia menekankan bahwa langkah Gubernur Rudy Mas’ud bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah strategi besar untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Sukri menggarisbawahi bahwa secara regulasi, gubernur selaku pemimpin tertinggi Pemprov Kaltim sekaligus pemegang saham mayoritas Bankaltimtara memiliki legitimasi penuh untuk melakukan evaluasi dan pergantian kepemimpinan.
Meskipun masa jabatan Direktur Utama Bankaltimtara saat ini, Muhammad Yamin, secara administratif baru akan berakhir pada tahun 2028, kepentingan kesehatan korporasi jauh lebih utama.
“Gubernur itu pemegang saham mayoritas, mewakili rakyat Kalimantan Timur. Jadi, Gubernur punya hak absolut untuk mengganti pimpinan bank jika dirasa perlu. Tujuannya jelas, bagaimana bank itu sehat dan mampu dikelola dengan manajemen yang lebih segar untuk menopang ekonomi daerah kita yang sedang berkembang,” ungkap Sukri.
Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), performa adalah indikator utama.
Jika sebuah manajemen dianggap tidak lagi efektif atau efisien dalam mencapai target pembangunan, maka pergantian adalah konsekuensi logis.
“BUMD itu kalau bekerja tidak efisien, satu tahun pun sebenarnya bisa diganti. Itu kewenangan penuh di tangan gubernur. Kita tidak perlu berpolemik terlalu jauh, yang penting kita harus berpikir positif bahwa berdasarkan kajian matang, memang diperlukan percepatan kepemimpinan demi kebaikan Bankaltimtara sendiri,” tegasnya.
Isu sensitif yang menjadi sorotan Sukri adalah rentetan masalah yang sempat menerpa Bankaltimtara, mulai dari persoalan kredit macet hingga kasus hukum yang melibatkan oknum internal.
Menurutnya, kepemimpinan baru harus mampu menghapus noda tersebut demi menjaga loyalitas nasabah.
“Kita harus jujur melihat fakta lapangan. Ada banyak kejadian, mulai dari kasus hukum, kredit macet yang signifikan, sampai berita hilangnya dana nasabah seperti di Tarakan beberapa waktu lalu. Hal-hal semacam ini kalau dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik,” kata Sukri.
Ia memberikan peringatan bahwa kompetisi perbankan sangat ketat. Jika Bankaltimtara gagal berbenah, masyarakat akan lebih memilih menyimpan uang mereka di bank-bank nasional.
“Kalau nasabah kita lari ke bank BUMN, maka daerah yang akan rugi besar. Perputaran ekonomi di Kaltim ini sangat bergantung pada kekuatan Bankaltimtara. Jangan sampai kita kehilangan pasar di rumah sendiri hanya karena kegagalan dalam menjaga reputasi dan integritas pelayanan,” tambahnya.
Terkait proses seleksi Dirut Bankaltimtara yang baru, Sukri mengapresiasi mekanisme seleksi yang sudah berjalan. Ia menyebutkan bahwa proses telah melewati tahap Tim Seleksi (Timsel) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melakukan fit and proper test.
“Prosesnya sudah berjalan secara prosedural. Setahu saya sudah ada dua kandidat kuat yang diproses di OJK. Keduanya adalah bankir profesional, misal Rony Wiayanto pengalaman Bank DKI , sementara Amri Mauraga pengalamannya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Barat dan Sulsel. Ini sinyal bagus bahwa kita mencari tenaga ahli yang benar-benar mengerti seluk-beluk perbankan secara profesional,” jelas Sukri.
Hasil akhir dari suksesi ini nantinya akan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dijadwalkan terlaksana pada akhir April mendatang.
“Pesan saya, siapapun yang terpilih nanti, tugas utamanya adalah memastikan Bankaltimtara tetap sehat, transparan, dan yang paling penting adalah tidak ada lagi ruang bagi penyelewengan dana sekecil apapun. Integritas adalah harga mati bagi sebuah bank daerah,” pungkasnya.
