Jakarta, Natmed.id – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menekankan pentingnya pemahaman posisi masing-masing pihak, yaitu pemerintah, partai politik, masyarakat, dan para calon peserta Pemilu 2024 dalam menjalankan demokrasi.
Akmal meminta agar partai politik tidak memengaruhi aparatur sipil negara (ASN), dan calon juga tidak melakukan tekanan terhadap mereka. Ia menegaskan bahwa fokus ASN harus tetap pada pelayanan publik.
“Partai politik jangan menarik-narik ASN. Calon (legislatif/kepala daerah/presiden) juga jangan mendorong-dorong kita. ASN jangan sampai larut dalam bujuk rayu. Sudahlah tetap fokus untuk pelayanan publik,” tegas Akmal di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mendorong agar ASN menjaga netralitasnya. Hal ini dengan menghindari terlibat dalam politik dunia nyata dan media sosial. Netralitas ASN dianggap sebagai kunci untuk membangun demokrasi yang baik.
“ASN harus lebih fokus untuk memberikan pelayanan agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Bagi ASN, netralitas adalah jawaban untuk kita bisa membangun demokrasi yang baik,” tuturnya.
Ke depannya, Akmal berencana melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Tujuannya, meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban ASN dalam pemilihan umum (pemilu).
“Demokrasi bagi ASN itu adalah mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Selain itu, Akmal meminta para ASN untuk melihat demokrasi sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia yakin bahwa ASN di Kaltim tidak akan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau menimbulkan keresahan di masyarakat.
Akmal juga menegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye atau mendukung calon tertentu secara terbuka atau melalui media sosial. Sebagai gantinya, para ASN harus memberikan contoh positif dengan menggunakan hak pilih nya tanpa menjadi bagian dari kampanye golongan putih atau golput.
