Samarinda, Natmed.id – Mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie ikut berkomentar soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Irianto memberi pendapat agar pemerintah dan masyarakat Kaltim aktif dalam proses perpindahan IKN ini.
Sebab jika tidak, kekhawatiran Kaltim akan bernasib sama dengan warga Betawi yang terpinggirkan di Ibu Kota Jakarta.
Irianto yang berpuluh-puluh tahun menjadi birokrat di lingkungan Pemprov Kaltim itu berpendapat, pemerintah pasti sudah memiliki dokumen perencanaan dan kajian yang baik dan hanya menunggu implementasi.
Karena itu, masyarakat Kaltim harus meyakini bahwa IKN akan benar-benar pindah ke Kaltim. Kaltim akan banyak mengambil manfaat, jika mau mengambil peran.
“Peran ini harus kita rebut, jangan diam. Kita harus sangat aktif,” tegas Irianto Lambrie yang tampil dalam Dialog RRI Samarinda, Senin (14/2/2022).
Aspirasi yang berkembang di masyarakat harus disampaikan dengan konsepsi yang jelas, bukan sekadar teriakan kosong. Melainkan harus ada konsep yang jelas.
Contoh, sudah ada UU IKN, tapi belum ada landasan aturan lanjutan yang ditetapkan oleh presiden. Nah tugas Kaltim adalah memberi masukan agar landasan aturan yang akan dibuat selanjutnya oleh presiden, seperti Peraturan Presiden terkait IKN dan lainnya memberi ruang yang cukup bagi daerah.
“Gubernur harus berinisiatif, serta mengambil peran dan bekerja keras untuk inisiatif itu,” tandasnya.
Menurut Sekda Provinsi Kaltim era Gubernur Awang Faroek itu, IKN sangat berbeda dari tantangan yang lain. Terutama terkait proses transformasi baru yang harus dihadapi, sekaligus menjadi tantangan dan peluang.
Transformasi yang dimaksudnya adalah transformasi sistem kerja (budaya dan kemajuan teknologi), transformasi lingkungan (forest city bukan hanya untuk Kaltim tapi dunia/go global) dan transformasi ekonomi.
Selain itu, sebagai leader di daerah, Pemprov Kaltim (Gubernur) harus mampu melakukan kolaborasi pentahelix/multipihak (pemerintah/dunia usaha/masyarakat). Pemprov harus bisa menginspirasi masyarakat dalam pergulatan menuju IKN ini.
“Gubernur Kaltim yang akan datang harus terpilih orang yang mampu membangun visi global yang bagus ke depan,” sebut Iriaanto.
Kolaborasi pentahelix yang dimaksudnya meliputi pemberdayaan SDM, pengawasan good governance dan diplomasi global.
