Samarinda, Natmed.id – Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-38, Rabu 24 September 2025, dinilai terlalu normatif. Sejumlah anggota dewan meminta agar catatan kritis yang disampaikan tidak sekadar dijawab formal, tetapi benar-benar diterapkan dalam perubahan APBD 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun menyebut jawaban pemerintah kali ini terkesan hanya menggugurkan kewajiban prosedural. Menurutnya, kritik dan masukan yang diberikan fraksi seharusnya menjadi pijakan untuk memperbaiki arah belanja daerah.
“Banyak hal yang sifatnya perbaikan, tapi kalau hanya dijawab secara normatif, ya hanya jadi formalitas. Harapan kami, ini dijalankan ke depan,” ujar Samsun dalam interupsi rapat.
Nada serupa juga datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin yang sekaligus wakil Sekretaris Fraksi Golkar. Ia menilai jawaban pemerintah belum memberi gambaran detail atas pertanyaan yang diajukan fraksi-fraksi.
“Kawan-kawan fraksi butuh jawaban yang lebih teknis, bukan sekadar umum. Itu yang nanti harus dibahas lebih detail di Badan Anggaran,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah melalui Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad menyampaikan jawaban atas sejumlah isu krusial. Di antaranya soal defisit anggaran, kinerja belanja, hingga strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah menyebut belanja wajib seperti gaji ASN, tenaga pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Selain itu, alokasi untuk infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan dijanjikan tidak akan terpangkas meski ada keterbatasan anggaran.
“Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk belanja prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ucap Ujang.
Menjawab sorotan Fraksi Demokrat terkait defisit, pemerintah menyebut mekanisme perencanaan keuangan akan diperbaiki agar lebih seimbang. Sedangkan menanggapi kritik Fraksi PKS soal kemandirian fiskal, pemerintah menyebut strategi peningkatan PAD akan dilakukan lewat digitalisasi perpajakan, penguatan BUMD, serta pengawasan produksi di sektor pertambangan.
Pemerintah juga menyebut sedang mengupayakan bagi hasil PNBP dari sektor kehutanan dan pertambangan yang selama ini belum diterima daerah. Di sisi lain, belanja hibah untuk pendidikan dan partai politik tetap masuk dalam daftar kewajiban.
Meski begitu, anggota dewan mengingatkan agar jawaban pemerintah tidak berhenti di paripurna. DPRD menuntut tindak lanjut nyata saat pembahasan lebih teknis di Badan Anggaran.
“Jawaban tadi sifatnya umum. Yang kami tunggu adalah langkah detail saat masuk ke pembahasan di Banggar,” tegas Salehuddin.
