Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi memberi peringatan dini agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar program-program vital, khususnya penanganan stunting yang saat ini tengah menjadi prioritas nasional.
Di tengah upaya Pemerintah Kota Samarinda melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, sektor pelayanan dasar kini menjadi sorotan tajam.
Menurut Latisi, stunting bukan sekadar angka statistik kesehatan, melainkan potret masa depan sumber daya manusia di Samarinda, khususnya di wilayah Samarinda Ilir.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dipangkas dari sektor kesehatan dapat berdampak panjang bagi generasi mendatang.
Latisi mengingatkan bahwa penanganan tengkes atau stunting adalah instruksi langsung dari pemerintah pusat yang harus dijalankan dengan serius oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang telah menunjukkan tren positif, namun ia menilai hasil tersebut belum cukup maksimal.
“Stunting ini adalah isu nasional, bukan sekadar urusan lokal Samarinda. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian yang sangat serius. Meski tahun ini ada penurunan, kita tidak boleh cepat puas. Kita butuh penurunan yang lebih signifikan dan nyata di lapangan,” kata Ismail Latisi, Kamis, 5 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Latisi adalah pergeseran strategi dari pengobatan menuju pencegahan.
Latisi berargumen bahwa negara atau daerah akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar jika harus menangani anak yang sudah terlanjur stunting dibandingkan dengan melakukan intervensi sejak masa kehamilan.
“Secara logika medis maupun anggaran, mengobati stunting itu sangat berat dan mahal. Namun, mencegahnya jauh lebih mudah dan efisien. Itulah mengapa prioritas anggaran kita harus fokus pada langkah-langkah preventif,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengusulkan penguatan sistem pemantauan di level dasar. Pelaporan berjenjang dari tingkat rukun tetangga (RT) hingga ke tingkat kota harus diperketat agar kasus gagal tumbuh pada anak dapat dideteksi dan diintervensi sedini mungkin.
Ia juga menyoroti korelasi kuat antara kondisi ekonomi keluarga dengan angka stunting. Ismail Latisi mencatat bahwa keterbatasan ekonomi sering kali menjadi tembok penghalang bagi orang tua untuk memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak mereka.
Oleh karena itu, Ismail Latisi mendesak agar penanganan stunting tidak hanya dibebankan kepada satu instansi, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (B2KB).
Perlu kerja keroyokan atau kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, B2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Ismail Latisi kembali menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting adalah sebuah prestasi politik dan kemanusiaan bagi Pemerintah Kota Samarinda.
Ia berharap meskipun efisiensi anggaran sedang dilakukan, pos-pos anggaran untuk kesehatan dan pendidikan tetap harus sakral atau tidak diganggu gugat.
“Kami di legislatif berharap efisiensi anggaran tidak menyentuh pelayanan dasar masyarakat. Jika kolaborasi lintas sektor ini berjalan maksimal, saya optimis potensi menurunkan angka stunting di Samarinda akan jauh lebih besar, bahkan bisa melampaui target yang ditetapkan,” pungkasnya.
