Samarinda, Natmed.id – Pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Kalimantan Timur kini menjadi fokus perhatian serius pemerintah provinsi.
Kadis Kominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan bahwa membangun wilayah perbatasan bukan sekadar memenuhi kebutuhan logistik, melainkan sebuah upaya besar untuk menjaga martabat bangsa di mata internasional.
Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menempatkan wilayah ini sebagai garda terdepan NKRI. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur masih menjadi persoalan klasik yang harus segera dituntaskan.
Faisal tidak menampik bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan fasilitas yang cukup kontras antara pemukiman di sisi Indonesia dengan wilayah negara tetangga. Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada psikologis warga perbatasan.
“Tantangan besar kita ada di daerah perbatasan. Harus diakui secara jujur, seringkali infrastruktur di negara tetangga tampak jauh lebih baik dan lebih maju dibandingkan wilayah kita sendiri. Ini bukan sekadar soal jalan rusak atau lampu mati, ini adalah persoalan wajah Indonesia di mata dunia,” ungkap Faisal saat diwawancara pada Selasa, 7 April 2026.
Ia menekankan bahwa perbatasan adalah etalase negara. Jika infrastruktur di sisi Indonesia tertinggal jauh, hal itu akan menurunkan daya tawar dan kebanggaan masyarakat lokal terhadap tanah airnya.
Menghadapi kompleksitas di daerah 3T, Faisal berpendapat bahwa pola pembangunan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri atau bersifat ego sektoral. Diperlukan sebuah orkestrasi pembangunan yang menghubungkan berbagai lini kebutuhan dasar masyarakat.
“Penanganan daerah 3T ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh satu instansi saja. Mustahil Diskominfo bisa masuk membawa internet kalau jaringan listriknya belum tersedia. Begitu juga sebaliknya. Kita harus melakukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan terintegrasi,” tegasnya.
Faisal merinci bahwa strategi pembangunan ke depan harus melibatkan sinergi antara penyedia energi, penyedia jaringan telekomunikasi, dan dinas pekerjaan umum yang bertanggung jawab atas aksesibilitas jalan.
“Kita bicara soal integrasi total. Penyediaan listrik harus jalan beriringan dengan masuknya jaringan internet, dan semua itu tidak akan maksimal tanpa dukungan akses jalan yang memadai. Semuanya saling mengunci,” tambah Faisal.
Faisal mengingatkan kembali bahwa keberadaan infrastruktur yang layak di pelosok Kaltim adalah bentuk kehadiran negara. Tanpa akses komunikasi dan transportasi yang baik, kedaulatan NKRI di wilayah terpencil akan sulit untuk dipertahankan secara optimal.
“Pembangunan infrastruktur yang komprehensif di daerah perbatasan itu sangat krusial. Ini bukan hanya soal kenyamanan hidup sehari-hari, tapi ini adalah instrumen untuk menjaga martabat dan kedaulatan NKRI. Kita ingin warga kita di perbatasan merasa bangga dan dihargai sebagai bagian dari bangsa ini karena negara hadir memenuhi kebutuhan mereka,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan di sisa wilayah 3T, guna memastikan tidak ada lagi kesenjangan yang mencolok di beranda depan nusantara.
