Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Kalimantan Timur Asli Nuryadin menyatakan bahwa revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 akan mempertimbangkan masukan dari para guru sekolah swasta di Samarinda.
Masukan tersebut terkait dengan insentif bagi guru sekolah swasta yang hingga kini masih rendah. Nominalnya Rp700 ribu perbulan dan dibayarkan setiap tiga bulan. Kondisi ini dikeluhkan oleh banyak guru sekolah swasta.
Asli berharap revisi perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah digodok oleh DPRD Samarinda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.
Asli menjelaskan pentingnya revisi perda sebagai landasan regulasi yang mendukung berbagai aspek pendidikan di tingkat daerah.
“Jadi semua kepentingan pendidikan terakomodasi, dan yang saya liat hampir seluruh yang terakomodasi tinggal nanti pelaksanaannya saja,” jelasnya saat ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Samarinda, Senin (12/8/2024).
Menurutnya, semua kepentingan pendidikan, termasuk masalah insentif guru, inklusi, pengangkatan guru, dan berbagai elemen lainnya sudah dipertimbangkan dalam proses revisi.
“Dalam hal insentif bagi guru, kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila diperlukan kenaikan, regulasinya harus mendukung,” jelasnya.
“Masalah terkait inklusi, pengangkatan guru, dan aspek lainnya sudah diakomodasi,” sambung Asli.
Revisi perda ini akan memperhatikan berbagai aspek pendidikan yang kompleks, termasuk sarana, proses, kurikulum, buku, dan beasiswa. Menurutnya, keberhasilan dari regulasi tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
“Pelaksanaan yang efektif adalah kunci keberhasilan dari regulasi ini,” tegasnya. Asli juga menyoroti pentingnya implementasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
