Samarinda, Natmed.id – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebutkan bahwa Indonesia masih belum merdeka secara data.
Belum merdekanya Indonesia secara data di sini artinya Indonesia masih belum mampu menyamaratakan keabsahan sebuah data.
Akmal menjelaskan bahwa tiap lembaga, instansi pemerintah, dan perangkat desa sering kali menyajikan data yang berbeda-beda untuk sebuah subjek atau objek yang diperlukan.
Hal ini menjadi masalah yang mana akan melahirkan kebijakan yang salah ke depannya dan dapat berakibat fatal pada sebuah solusi yang diharapkan.
Akmal mengungkapkan hal ini juga berimbas pada kurang efektif dan efisiennya sebuah kebijakan.
“Kita belum merdeka dari data. Kementerian punya data masing-masing, kita belum menyeratakan data kita, kita jadi suka ribut. Jadinya tidak efektif dan tidak efisien,” ujarnya di Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (9/10/2023).
Dalam acara Pelatihan Pembukaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2023, Akmal menyampaikan pesan seorang Ekonom asal Pakistan Mahbub Ul Haq.
Pesan tersebut berbunyi, “tujuh dosa perencana pembangunan, satu di antaranya adalah permainan angka-angka”.
Melalui pesan itu, Akmal menegaskan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan agar tidak menyalahgunakan jabatannya dengan membuat kebijakan yang tidak berdasarkan angka yang konkrit.
