Samarinda, Natmed.id – Ketertinggalan Kalimantan Timur dalam capaian indeks gender nasional mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim memperkuat penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Provinsi Kaltim, DP3A menekankan bahwa perspektif gender harus hadir dalam setiap siklus pembangunan daerah.
Mewakili Kepala Dinas DP3A Noryani Sorayalita, Kabid Kualitas Hidup Perempuan Fachmi Rozano menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari analisis gender.
Setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi perlu memastikan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan terakomodasi secara adil.
Fachmi memaparkan bahwa jumlah penduduk Kaltim pada semester I tahun 2025 mencapai 4.191.756 jiwa, dengan komposisi perempuan lebih banyak dari laki-laki. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan capaian indeks gender Kaltim masih jauh dari target nasional.
“Indeks Pembangunan Gender kita berada pada posisi 35 dari 38 provinsi, setara dengan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia,” kata Fachmi, Rabu 3 Desember 2025.
Kondisi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada 2024, Kaltim berada di peringkat 17, dengan nilai indeks yang justru semakin menjauh dari kondisi ideal.
“IKG itu semakin baik jika mendekati nol. Sayangnya angka kita justru bergerak ke arah sebaliknya,” jelasnya.
Menurut Fachmi, fakta tersebut menunjukkan masih lebarnya ketimpangan gender dalam akses pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, hingga keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Meski begitu, ia mengapresiasi capaian signifikan pada sektor aparatur sipil negara (ASN), di mana 63 persen jabatan eselon I hingga III kini ditempati perempuan.
“Ini bukan masalah merebut ruang laki-laki, tetapi bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas dan mampu berdiri sejajar,” tegasnya.
Fachmi kemudian menggarisbawahi bahwa PUG merupakan fondasi penguatan kebijakan, sedangkan PPRG adalah instrumen teknis yang harus dipahami oleh seluruh OPD. PPRG, katanya, bukan menambah program baru, melainkan memperbaiki cara merencanakan agar manfaat pembangunan lebih tepat sasaran.
Ia juga menyinggung rotasi pegawai yang cukup cepat di lingkungan pemerintah provinsi. Pergerakan SDM dianggap membuat keberlanjutan pengetahuan tentang PPRG menjadi terhambat karena pejabat yang sudah dilatih sering berpindah unit kerja.
Untuk memberikan gambaran, Fachmi mencontohkan pembangunan drainase yang tampak teknis, namun tetap bisa dianalisis secara gender.
“Ketika rumah warga kebanjiran, perempuan yang paling terbebani. Mereka harus mengurus rumah, memasak, menjaga anak, sementara laki-laki biasanya tetap pergi bekerja,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat komitmen lintas sektor dalam menekan ketimpangan gender serta meningkatkan capaian IPG dan IDG Kaltim.
