Samarinda,Natmed.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Menggelar rapat paripurna ke-11 dalam rangka penyampaian rekomendasi pansus membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2020.
Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud menyampaikan dua usulan terkait LKPj Gubernur yang berlangsung di Gedung D Lantai 6 DPRD Provinsi Kaltim itu.
Usulan pertama Hasanuddin yaitu terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Perlu diketahui di tahun 2019 terdapat Rp2,2 triliun serta di 2020 sebanyak Rp2,95 triliun dan ia yakin pada tahun 2021 akan semakin bertambah.
“Sehingga kita perlu lakukan evaluasi atau komunikasi bersama Pak Gubernur dan lembaga lainnya,” kata Hasanuddin, Senin (3/5/2021).
Menurutnya Silpa tersebut terdiri dari infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
“Dari sisi lembaga kita mempunyai hak dalam melakukan legislasi setiap Peraturan Gubernur yang keluar. Kemudian kita juga punya hak untuk melakukan pengganggaran dan pengalokasian serta monitoring,” paparnya kepada awak media.
Tetapi di luar dari pada itu, menurutnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak maka hak DPRD seharusnya menanyakan langsung kepada gubernur.
“Bahkan kalau perlu kita melakukan interplasi atau mengajukan pertanyaan kepada Pak Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kebijakan penting yang sudah dilakukan oleh beliau,” jelasnya.
Usulan yang kedua, Hasanuddin sangat berharap kehadiran gubernur dalam rapat ini karena menyangkut tentang masyarakat, seharusnya gubernur dapat hadir dan menyampaikan langsung laporannya.
“Kami sangat berharap kehadiran beliau. Jadi saya usulkan untuk penyampaian laporan ini sebaiknya ada tambahan nama dari wakil gubernur. Sehingga kalau Pak Gubernur tidak hadir dapat diwakili langsung oleh wakilnya,” pungkas Hasanuddin.
