Samarinda, Natmed.id – Selisih harga LPG 3 kilogram antara pangkalan dan pengecer di Samarinda kembali mencuat. Di tingkat pangkalan, harga masih berada di kisaran Rp18 ribu per tabung. Namun di pengecer, harga bisa melonjak hingga Rp28 ribu.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Samarinda Nadya Turisna mengakui persoalan ini bukan pada pasokan, melainkan pada rantai distribusi setelah LPG keluar dari pangkalan. Situasi itu membuat pengendalian harga menjadi jauh lebih sulit dilakukan.
Secara resmi harga di pangkalan sebenarnya masih sesuai ketentuan. Masalah muncul ketika LPG berpindah tangan ke pengecer yang kemudian menentukan harga sendiri di lapangan.
“Head-nya sebenarnya tetap Rp18 ribu di pangkalan tapi ketika sampai di pengecer bisa naik sampai Rp28 ribu. Jadi yang naik itu bukan di pangkalan, tapi setelah masuk pengecer,” katanya saat dikonfirmasi di kantor Bapperida Kota Samarinda, Kamis 12 Maret 2026.
Begitu LPG berada di tingkat pengecer, ruang intervensi pemerintah menjadi sangat terbatas. Pengecer sering memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat untuk menaikkan harga.
“Kalau sudah di pengecer agak susah kita intervensi. Mereka lihat kebutuhan masyarakat tinggi, akhirnya harga dinaikkan,” ujarnya.
Praktik jual beli ulang juga kerap terjadi di lapangan. Satu tabung LPG bisa berpindah tangan beberapa kali sebelum sampai ke konsumen, yang pada akhirnya membuat harga semakin tinggi.
“Misalnya ada yang beli satu tabung lalu dijual lagi ke orang lain. Itu sudah di luar kontrol kami. Di situ biasanya harga makin naik,” ucap Nadya.
Ia tidak menampik ada pengecer yang memanfaatkan momentum ketika permintaan meningkat. Pemkot Samarinda saat ini masih mencari cara agar pangkalan bisa ikut menekan harga di tingkat pengecer, salah satunya melalui komunikasi dengan Pertamina.
“Sekarang kami masih sering komunikasi dengan Pertamina. Kita cari cara supaya pangkalan bisa ikut mengingatkan atau mengendalikan harga di pengecer,” jelasnya.
Salah satu langkah yang kadang diambil pemerintah adalah operasi pasar LPG murah. Namun kebijakan itu juga tidak bisa dilakukan terlalu sering karena bisa berdampak pada pedagang kecil.
“Kalau operasi pasar terlalu sering juga kasihan pedagang. Karena masyarakat langsung beli di operasi pasar dan pedagang tidak ada yang beli,” katanya.
Karena itu, intervensi biasanya dilakukan secara situasional, tergantung kondisi pasar dan momentum. Persoalan harga LPG ini juga akan dibahas dalam rapat pengendalian inflasi daerah dalam waktu dekat untuk mencari langkah yang lebih konkret.
“Mudah-mudahan di rapat inflasi hari Senin nanti sudah ada jawaban atau solusi yang bisa kita ambil,” tutupnya.
