Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan percepatan pembangunan sebagai komitmen antikorupsi menjelang akhir tahun 2025. Seluruh program diminta berjalan akuntabel, transparan, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyampaikan percepatan pembangunan harus dibarengi partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang kuat. Menurutnya, pengawasan publik menjadi elemen penting untuk menutup peluang penyelewengan anggaran.
Saat menjadi narasumber talkshow Jawara (Jagongan Wakil Rakyat) di Taman Lumbung Pangan Nusantara, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Selasa 9 Desember 2025, Gus Shobih mengurai makna Hakordia 2025 bagi Pemkab Pasuruan. Ia menyebut peringatan tersebut menjadi pengingat agar pemerintah daerah konsisten mendukung pemberantasan korupsi.
“Pemkab Pasuruan memaknai Hakordia sebagai dorongan untuk mempercepat pembangunan dengan tata kelola yang bersih,” tegasnya.
Ia juga menyinggung peran pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan publik. Menurutnya, desa wajib membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat agar pelaksanaan program tepat sasaran.
“Transparansi publik dibutuhkan. Musrenbang desa harus optimal dan prioritasnya dijalankan secara efisien. Kami mengharapkan keterbukaan Desa terkait pembahasan RAPBDes,” ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan lembaga legislatif mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan integritas pembangunan. Ia menyatakan DPRD siap memperkuat pengawasan agar penggunaan anggaran lebih tepat guna.
Meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pada 2026, Gus Shobih optimistis pembangunan daerah tetap berjalan. Baginya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Pembangunan akan lebih cepat bila potensi korupsi ditekan. Kolaborasi lini desa sangat penting untuk menegakkan transparansi,” jelasnya.
