Samarinda, Natmed.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi daerah akibat perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kaltim berupaya merumuskan strategi anggaran baru untuk APBD Perubahan (APBDP) 2025 serta prognosis anggaran murni tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa kondisi pendapatan daerah mengalami tekanan serius pada tahun anggaran berjalan.
“Pendapatan kita mengalami perlambatan. Ini karena ekonomi secara umum juga sedang lambat dan harga batu bara turun,” kata Sapto usai agenda rapat kerja dengan BPKAD, Bapenda, dan Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menjelaskan perlambatan ini tidak lepas dari dampak kebijakan nasional. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mempengaruhi daya beli masyarakat maupun serapan belanja pemerintah.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi tumpuan utama pembiayaan pembangunan.
Komisi II kini tengah menggali berbagai sektor alternatif yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan tambang. Salah satunya dengan mengonfirmasi potensi dari Participating Interest (PI) 10 persen sektor migas yang selama ini belum memberikan angka pasti terhadap kas daerah.
“Kita tanya juga ke Biro Ekonomi soal berapa pendapatan dari sektor PI itu, tapi belum tahu persisnya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Sektor yang paling terdampak, menurut Sapto adalah tambang batu bara. DBH dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) disebut mengalami penurunan. Komisi II berencana memanggil perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengevaluasi penyebab menurunnya pendapatan.
“Apakah karena kuantitas, harga, atau ada faktor lain? Itu yang akan kita kroscek,” tegas Sapto.
DPRD Kaltim juga mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor lain seperti Pajak Penjualan Hasil Tambang (PKT) dan Pajak Kehutanan (PKH) yang selama ini nihil kontribusi bagi daerah. Ia menyebut selama ini kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan kehutanan terjadi di wilayah Kaltim, tetapi pembagian hasil justru tidak diberikan.
“Kita sudah bersurat resmi ke Menteri ESDM. Harapannya, sektor PKT dan PKH bisa memberikan tambahan pendapatan bagi daerah,” imbuh Sapto.
Dalam rapat kerja, Komisi II juga mengonfirmasi kondisi dana transfer pusat ke daerah, termasuk realisasi anggaran tahun berjalan. Namun, rincian teknisnya akan disampaikan dalam rapat anggaran mendatang.
“Yang jelas ini kita dapat garis besarnya dulu. Detailnya nanti di pembahasan anggaran,” jelasnya.
Kondisi fiskal Kaltim tahun ini, kata Sapto, menuntut langkah-langkah kreatif dan cepat dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu, dalam pembahasan APBDP 2025 mendatang, DPRD akan mendorong realokasi anggaran dengan basis kinerja dan ketepatan sasaran.
“Harus disusun strategi agar kita bisa mengamankan program prioritas. Kalau pendapatan tidak sesuai target, tentu kita perlu skenario baru,” katanya.
Sapto juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kelembagaan dan strategi pemungutan pajak daerah serta pemanfaatan aset. Ia mengusulkan agar Perusda dan entitas pengelola PAD lainnya dievaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kontribusi terhadap fiskal daerah.
Tekanan terhadap APBD Kaltim pada 2025 menjadi alarm bagi DPRD dan pemprov untuk segera memperkuat sektor non-tambang serta mendesak keadilan fiskal dari pemerintah pusat. Komisi II bertekad menjadikan APBDP 2025 sebagai momentum konsolidasi fiskal untuk menyambut tahun anggaran 2026 dengan fondasi yang lebih sehat.
