Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud,menginginkan Program Pendidikan Gratispol akan dibuatkan peraturan daerah (Perda), tidak lagi berbentuk Pergub.
Menurutnya, langkah ini diambil agar Program Pendidikan Gratispol memiliki kekuatan hukum yang lebih permanen dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ungkap Rudy Mas’ud program Gratispol masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 tentang Beasiswa Kaltim.
Sebagaimana disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai salat subuh berjemaah di Masjid Nurul Mukmunin Kampung Jawa, pada Jumat, 20 Februari 2026, dirangkai dialog bersama mahasiswa dan pelajar.
Selain itu, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk memperkuat dasar hukum, yang mana program ini menjadi andalan Pemprov Kaltim.
“Program Gratispol ke depan akan kita jadikan Perda. Ini menjadi tantangan dan komitmen bagi kita semua,” ucapnya.
Ia mengakui, rencana peningkatan status Gratispol menjadi Perda harus dihadapkan pada kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan.
Kalau berkaca pada tahun 2023 dan 2024, APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp22 triliun. Pada 2025 turun menjadi Rp21 triliun. Sementara pada 2026, anggaran APBD Kaltim menjadi Rp14,25 triliun, berkurang hampir Rp7 triliun dibanding dua tahun sebelumnya.
“Kalau melihat tahun depan masih diprediksi turun lagi sekitar Rp2 triliun,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, realisasi Program Pendidikan Gratispol menunjukkan angka signifikan. Pemprov Kaltim mencairkan dana sebesar Rp44.153.600.000 untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim.
