Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Benua Etam tidak boleh hanya mengejar kuantitas.
Kualitas dan ketepatan waktu menjadi kunci utama agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Harum saat membuka Forum Jasa Konstruksi Kaltim 2025 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu, 3 September 2025.
Ia menyebut forum ini sebagai ruang penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap forum ini. Kehadiran forum jasa konstruksi sangat strategis, terlebih Kalimantan Timur kini menjadi episentrum pembangunan nasional seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengutamakan jumlah proyek yang selesai, tetapi harus menjunjung tinggi standar kualitas.
Harum mengingatkan agar semua pihak berpegang pada prinsip OTOBUS, yakni On Time, On Budget, On Scope (tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran).
“Jangan sampai proyek menimbulkan persoalan karena molor atau tidak sesuai standar. Komitmen kita adalah membangun infrastruktur dasar yang strategis dan benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Harum juga menyinggung pentingnya peran sektor jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kontribusi tenaga kerja konstruksi, perusahaan, maupun lembaga yang terlibat di dalamnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menambahkan bahwa forum ini dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat jasa konstruksi sekaligus merumuskan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
“Forum ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari asosiasi perusahaan, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, hingga tenaga kerja konstruksi. Semua berkumpul untuk mendiskusikan arah kebijakan dan tantangan sektor konstruksi di Kaltim,” jelasnya.
Meski begitu, tantangan besar masih harus dihadapi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah pekerja sektor konstruksi di Kaltim tercatat mencapai 147.736 orang.
Namun, dari angka tersebut, tenaga kerja konstruksi (TKK) kompeten baru sekitar 27.071 orang. Artinya, masih ada kesenjangan kompetensi sekitar 81,67 persen tenaga kerja yang belum memiliki sertifikasi.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Kita tidak bisa membiarkan gap kompetensi ini terlalu lebar, karena menyangkut kualitas pembangunan itu sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, forum seperti ini sangat penting untuk mencari solusi bersama, terutama dalam memastikan tenaga kerja lokal mendapat peningkatan kompetensi yang memadai.
Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.
Harum dan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim berharap forum ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat jasa konstruksi.
Kolaborasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerah.
Dengan prinsip OTOBUS sebagai acuan, Pemerintah Provinsi Kaltim ingin memastikan pembangunan tidak hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kualitas dan ketepatan waktu menjadi ukuran utama agar infrastruktur yang dibangun mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Kaltim di tengah geliat pembangunan IKN.
