Samarinda, natmed.id – Program bantuan pendidikan tinggi gratis atau Gratispol resmi diterapkan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai Semester Ganjil 2025/2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan ribuan mahasiswa telah terbebas dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), khususnya mereka yang terdaftar di perguruan tinggi yang telah menyesuaikan skema program ini dengan pemerintah. Program ini merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Total penerima program tahun ini diproyeksikan mencapai 30.943 mahasiswa, dan akan meningkat menjadi 85.000 pada 2026 dengan proyeksi pertumbuhan 3 persen per tahun. Bantuan diberikan kepada mahasiswa aktif yang memenuhi kriteria, termasuk terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), berusia maksimal 25 tahun untuk S1, dan tidak sedang menerima beasiswa lain. Pendanaan diberikan melalui alokasi APBD yang telah disahkan dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD.
Gratispol merupakan bagian dari visi pembangunan daerah menuju generasi emas 2030. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa SDM adalah kekayaan utama yang harus dikembangkan, mengingat sumber daya alam seperti migas dan batu bara tidak dapat diperbarui dengan cepat. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tiga sektor utama yang menjadi fokus pembangunan daerah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim. Verifikasi data calon penerima dilakukan ketat, dan data mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi akan dikirim ke Pemprov untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin setiap bulan bersama BPKP dan Inspektorat Wilayah.
“Kalau program ini tidak masuk dalam RPJMD dan rencana kerja tahunan, maka akan jadi temuan BPK. Ini bukan kebijakan main-main,” tegas Dasmiah.
Selain itu, Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada pungutan liar yang mengatasnamakan Gratispol.
“Kalau ada yang memungut biaya, laporkan. Kami akan tindak tegas.”
Data terbaru menunjukkan Kaltim memiliki capaian pendidikan cukup tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di peringkat ketiga nasional (77,84), angka partisipasi kasar (APK) SMA mencapai 98,75, dan APK pendidikan tinggi di angka 31,0. Indeks literasi digital juga masuk tiga besar nasional. Namun, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kaltim masih berada di posisi ke-7 dan ke-5 nasional, menunjukkan tantangan pemerataan akses pendidikan masih ada.
Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan di sektor pendidikan tinggi dalam dua tahun ke depan, termasuk peningkatan angka partisipasi, capaian akademik, dan kompetensi lulusan. Program Gratispol akan diperluas secara bertahap untuk seluruh mahasiswa aktif, bukan hanya mahasiswa baru. Kaltim ingin memastikan bahwa tidak ada lagi lulusan SMA yang terhambat kuliah karena biaya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kaltim berharap mampu mencetak generasi muda yang unggul dan sejahtera, serta mempercepat pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dilakukan transparan dan akuntabel, agar tujuan jangka panjang dapat tercapai tanpa penyimpangan.
