Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengakselerasi target Universal Health Coverage (UHC) melalui perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Regional 4 untuk memastikan seluruh penduduk Kaltim terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jadi, kita sudah sepakat dengan BPJS. Seluruh masyarakat Kalimantan Timur harus masuk dalam kepesertaan BPJS. Ini adalah komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan semua warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” jelasnya, Selasa, 15 April 2025.
Saat ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan pembayaran iuran BPJS untuk 5.000 orang yang datanya sudah siap dan diverifikasi.
Selain itu, ada tambahan sekitar 140.000 calon peserta dari kabupaten/kota yang saat ini masih dalam proses validasi melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Disdukcapil sudah menyerahkan data tersebut ke BPJS. Begitu datanya valid, kami akan langsung bayar preminya. Untuk kelas III, iurannya sebesar Rp42.500 per bulan per orang. Kalau kita kalikan dengan 150.000 orang selama enam bulan dari April hingga September, ya itu yang sedang kami siapkan dan anggarkan,” ia menerangkan.
Lebih lanjut, Jaya mengatakan bahwa dengan sistem integrasi data NIK dan BPJS, nantinya masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu BPJS secara fisik saat berobat.
Cukup dengan menunjukkan KTP, data peserta akan langsung muncul di sistem layanan kesehatan.
Selain mempercepat proses administrasi, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga membuat sistem lebih akurat dan efisien karena terhubung langsung dengan database kependudukan nasional.
“Inovasi ini akan mulai kita terapkan April ini, dan tanggal 21 April nanti, rencananya pak gubernur akan melakukan launching resmi. Kita akan simboliskan dengan penggunaan replika KTP sebagai akses layanan kesehatan,” ucapnya.
