Samarinda, natmed.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan, dan teknologi, menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam rapat paripurna ke-25 yang digelar Senin, 21 Juli 2025, Fraksi Gerindra menyampaikan sikapnya atas tanggapan Gubernur Kalimantan Timur terhadap Raperda tersebut.
Mewakili Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menekankan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara bermartabat dan berkualitas.
Oleh karena itu, arah penyelenggaraan pendidikan mesti disusun dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek integratif dan menghormati hak-hak dasar lainnya, dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter dan akhlak serta dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Dinamika pendidikan saat ini berkembang sangat cepat, sehingga sistem penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjawab tantangan tersebut. Perlu pendekatan berbasis kearifan lokal yang demokratis dan bertanggung jawab,” ungkap Fuad.
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan Fraksi Gerindra terhadap berbagai tantangan yang masih membayangi sektor pendidikan di Kalimantan Timur.
Akses yang belum merata, keterbatasan tenaga pendidik berkualifikasi, dan kesenjangan layanan antara wilayah urban dan pedesaan menjadi sorotan utama fraksi ini.
Gerindra menilai bahwa capaian pemerintah patut diapresiasi, tetapi langkah korektif tetap dibutuhkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menunjukkan dukungan terhadap masukan Gubernur Kaltim terkait pentingnya integrasi seni dan industri kreatif ke dalam kurikulum pendidikan kejuruan.
Menurut fraksi ini, langkah tersebut tidak hanya selaras dengan semangat zaman, tetapi juga relevan dengan arah pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi. Fraksi berharap integrasi tersebut akan membekali generasi muda dengan keterampilan yang adaptif dan kompetitif.
“Diharapkan dengan adanya Perda ini, akan ada landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas. Satuan pendidikan harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua kalangan,” ujar Fuad.
Fraksi Gerindra menyuarakan urgensi pengakuan terhadap pendidikan inklusif yang melibatkan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak dari masyarakat adat, kelompok terdampak bencana, serta masyarakat marjinal lainnya.
Bagi fraksi ini, inklusivitas bukan semata jargon, melainkan prinsip dasar yang harus menjadi komitmen semua pemangku kepentingan, baik dalam ranah kebijakan maupun di tataran implementasi lapangan.
Pada sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan perhatian besar terhadap perlunya percepatan transformasi digital dalam sistem pendidikan daerah.
Mereka menyatakan dukungan terhadap penerapan sistem informasi berbasis teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang lebih efisien dan terukur.
“Digitalisasi pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan ke depan,” lanjut Fuad.
Untuk memastikan bahwa semangat tersebut dapat terwujud secara konkret, Fraksi Gerindra menyambut baik pembentukan panitia khusus (Pansus) yang akan membahas lebih lanjut substansi Raperda.
Fraksi menyampaikan komitmen penuh untuk terlibat aktif dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang akan mengikat dalam pelaksanaan pendidikan di Kalimantan Timur ke depan.
