Samarinda, Natmed.id – Peta politik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memanas setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim secara mengejutkan menyatakan menarik diri dari koalisi pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Mas’ud–Seno Aji.
Menanggapi hal tersebut, internal Partai Gerindra Kaltim menilai langkah yang diambil PKB tersebut terlalu terburu-buru.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim yang juga Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menegaskan, meskipun pernyataan tersebut adalah hak prerogatif PKB di bawah kepemimpinan Syafruddin, namun secara kalkulasi politik, pernyataan mundur di tengah jalan dianggap kurang tepat secara momentum.
Dalam politik, segala kemungkinan masih bisa terjadi, masa pemerintahan baru berjalan satu tahun, sementara masih ada sisa waktu empat tahun ke depan yang penuh dengan dinamika perubahan.
“Saya pikir itu hak prerogatif Ketua DPW PKB Kaltim untuk menyampaikan demikian. Namun, politik ini sangat dinamis. Menyatakan tidak mendukung sekarang menurut kami terlalu prematur,” ujar Sabaruddin saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Kaltim, Sabtu 7 Maret 2026.
Politisi senior Gerindra ini juga memberikan analogi mengenai potensi pergeseran figur di masa depan. Menurutnya, fokus pada satu nama pasangan saat ini bisa saja berubah seiring berjalannya waktu dan kebutuhan taktis partai.
“Siapa tahu besok atau lusa skemanya berubah, mungkin ada Rudi X atau Seno X. Kita tidak pernah tahu jalan ke depan seperti apa. Terlalu dini untuk menutup pintu sekarang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menilai adanya riak ketidakpuasan dalam sebuah koalisi pengusung adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Baginya, perbedaan pandangan tidak seharusnya langsung berujung pada pecahnya kongsi secara permanen sebelum masa jabatan berakhir.
Tugas utama partai saat ini, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, adalah memastikan kebijakan publik tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
“Wajar jika dalam satu usungan partai politik ada yang puas dan ada yang tidak puas, Itu hal biasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengontrol kebijakan tersebut agar tetap berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
