Samarinda, Natmed.id – Gelombang protes dari masyarakat bermunculan saat pemerintah pusat berencana memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku judi online.
Sebagian besar kalangan menilai bahwa rencana kebijakan itu sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas judi online yang semestinya dihentikan, bukan justru difasilitasi.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah lebih lanjut usulan itu sebelum mengambil sikap.
“Pertama, ini sifatnya kebijakan nasional yang berada di pusat sehingga kami perlu mempelajarinya terlebih dahulu,” ujar Nidya pada wartawan MSI Group di Jalan Wijaya Kusuma Samarinda, Selasa (18/6/2024).
Nidya menambahkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dikaji dengan cermat.
“Penting untuk mengkaji suatu peraturan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Jika pemerintah salah dalam bertindak, akan berimbas langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Sejumlah pengguna media sosial di Indonesia menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap usulan ini. Mereka menyatakan kemarahan dan kebingungan mengapa pelaku judi online yang melanggar hukum justru diberikan bantuan oleh pemerintah.
Hal ini dinilai tidak memberikan efek jera, malah sebaliknya memberikan rasa aman karena kebutuhan mereka dipenuhi oleh negara.
Ketidakpuasan masyarakat juga dipicu oleh kebijakan sebelumnya yang diusulkan oleh pemerintah pusat, yakni tunjangan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dinilai memberatkan pekerja.
“Kenapa pekerja di Indonesia gajinya dipangkas sedangkan pelaku judi online justru diberikan bantuan?” tanya seorang pengguna media sosial dengan nada geram.
Nidya Listiyono menekankan bahwa pihaknya akan menunggu kelanjutan dari usulan ini dan memastikan urgensinya jika akan diberlakukan di daerah. “Ketika misalnya ini diberlakukan di daerah, perlu dikaji,” tegas Nidya.
Kontroversi ini masih berkembang dan belum ada keputusan final dari pemerintah pusat mengenai penerapan kebijakan bansos bagi pelaku judi online.
Masyarakat dan berbagai pihak terkait menunggu dengan penuh harap agar pemerintah mempertimbangkan dampak dan urgensi dari setiap kebijakan yang akan diimplementasikan.
