Samarinda, Natmed id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang menginventarisasi capaian kinerja dan realisasi kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni menyatakan bahwa evaluasi yang menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan ini penting dijalankan pascaperalihan pejabat di berbagai struktur OPD pada awal Mei 2025. Melalui evaluasi tersebut, pemprov ingin memperoleh gambaran jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program dan serapan anggaran.
“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi kendala di perangkat daerah terkait capaian kinerja. Ini kan pergeseran kepemimpinan baru selesai di awal Mei, jadi perlu dikonsolidasikan,” ujar Sri saat diwawancarai usai menghadiri rapat koordinasi antar OPD di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 14 Mei 2025.
Untuk itu, pemprov meminta setiap OPD menyampaikan data prognosis yang memberikan informasi mengenai kemungkinan hasil atau perkembangan suatu kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Kini, data tersebut sedang direkap untuk melihat sejauh mana program bisa diselesaikan tepat waktu.
“Jadi, memang kami minta data dari perangkat daerah, kegiatan mana yang di dalam prognosis itu sampai dengan Desember berapa persen. Ini sedang direkap,” jelasnya.
Sri menambahkan, tidak sedikit kegiatan yang baru akan berjalan pada pertengahan tahun, seperti bulan Juni atau Juli. Dengan waktu yang tersisa di semester kedua, pemerintah perlu menghitung kembali seberapa besar kemampuan serapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.
“Memang ada saja kegiatan karena mungkin baru mulai Juni atau Juli. Jadi dengan sisa waktu semester dua, berapa persen kegiatan itu bisa diserap, itu sedang kita inventarisasi” sambungnya.
Evaluasi ini bersifat menyeluruh dan menjadi bagian dari langkah awal penyusunan strategi percepatan pelaksanaan program. Tujuannya, agar agenda pembangunan yang direncanakan tidak terhambat. Sekdaprov Kaltim juga menyinggung perlunya pembenahan koordinasi lintas sektor di tengah adaptasi terhadap sistem baru, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Dalam penjelasannya, Sri juga menyebutkan adanya perubahan pada sistem e-katalog pengadaan dari versi 5 ke versi 6. Adaptasi terhadap sistem baru ini tengah berlangsung dan dinilai menjadi salah satu faktor teknis yang turut berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan kegiatan di OPD.
“Saat ini Biro Barang dan Jasa sudah melakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi versi 6. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian,” katanya.
Ia berharap, meski menghadapi sejumlah tantangan baik internal maupun teknis, seluruh OPD tetap dapat menjaga kinerja dan menyelesaikan target sesuai rencana. Data inventarisasi akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan percepatan di paruh kedua tahun anggaran 2025.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, realisasi anggaran hingga akhir tahun 2024 mencapai 91,61 persen. Namun, terdapat tiga SKPD yang realisasinya masih di bawah target. Tahun ini, pemerintah menargetkan efisiensi dan ketepatan realisasi meningkat melalui penguatan monitoring dan supervisi sejak dini.
