Samarinda, Natmed.id – Eskalasi politik di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menghangat usai PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara bergantian memberikan sinyal kuat untuk meninggalkan koalisi petahana pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa partainya kini fokus melakukan penyaringan ketat terhadap kader-kader internal yang memiliki rekam jejak mumpuni di daerah.
Merespons dinamika politik yang tengah viral, Ananda menekankan bahwa PDIP tidak akan gegabah dalam memberikan rekomendasi.
Ia menyebut indikator utama partai banteng bukan sekadar popularitas sesaat, melainkan hasil fit and proper test serta sejarah kerja nyata.
“Di PDI Perjuangan, dalam merekomendasikan calon kepala daerah, kami betul-betul melihat track record. Ada indikator penilaian, survei, hingga latar belakang sejarah kerjanya,” tegas Ananda, ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu 4 Februari 2026,
Ananda juga mengamini bahwa PDIP memiliki stok kader melimpah, terutama mereka yang telah teruji memimpin di tingkat kabupaten/kota.
“Pastinya diutamakan kader sendiri yang sesuai dengan garis ideologi partai. Tujuannya jelas, masyarakat adil dan makmur. Nama-nama sudah banyak dan kami persiapkan,” tambahnya.
Mengenai langkah berani PKB yang secara terbuka menyatakan tidak akan lagi mendukung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji, Ananda menilai hal itu sebagai hak konstitusional setiap partai.
“Itu haknya Pak Udin (Syafruddin) selaku Ketua PKB. Silakan saja,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin telah lebih dulu melempar pernyataan politik. PKB yang sebelumnya merupakan pengusung Rudy-Seno kini memilih posisi akan selalu memberi kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.
“Pilkada walaupun masih jauh, kami sudah menyatakan sikap. Kami punya kader sendiri untuk maju melawan mereka pada pilgub ke depan. Artinya, PKB tidak akan dukung Rudy-Seno lagi,” ujar Syafruddin dalam acara buka bersama di Kantor DPW PKB Kaltim pada Senin 2 Maret 2026.
Syafruddin bahkan menyebut calon yang disiapkannya adalah sosok berpengalaman di eksekutif selama dua periode. Langkah ini dipandang sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah saat ini yang tengah menjadi sorotan publik.
