Samarinda, Natmed.id – Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon diperkirakan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sebab, permintaan warga diprediksi kian bertambah karena mendekati Hari Raya Iduladha.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan bahwa momentum tersebut seringkali dibarengi dengan meningkatnya aktivitas memasak oleh warga. Selain itu, kelangkaan elpiji 3 kilogram juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain.
“Informasinya, karena memang ada hari libur yang menyebabkan keterlambatan distribusi,“ ujarnya saat ditemui di kantor Disperindag.
Informasi itu diketahui Marnabas dari pihak Pertamina dan Hiswana Migas Samarida dalam rapat beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, pihak Disdag menanyakan langsung tentang penyebab kelangkaan elpiji 3 kilogram selama beberapa hari terakhir.
Lebih lanjut, Marnabas menjelaskan beberapa faktor lain yang memengaruhi kelangkaan elpiji bersubsidi adalah perubahan sistem distribusi dengan menggunakan KTP. Penyebab lainnya dinilai karena meningkatnya jumlah pembelian oleh masyarakat karena khawatir kehabisan stok.
“Sekarang kan mereka pakai sistem KTP yang membuat orang antre, terus orang merasa yang tadinya cukup satu saja ambil dua ambil tiga,” tambahnya.
Marnabas memastikan bahwa pihak Pertamina akan segera mengeluarkan stok gas yang tersedia untuk mengatasi kelangkaan ini.
“Dia (Pertamina) akan mengeluarkan stoknya lagi tinggal 13 persen katanya dari yang ada itu. Jadi, kita berharap ini dalam beberapa hari sudah bisa normal,” jelasnya.
Namun, Marnabas menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk menghindari kelangkaan gas melon di masa depan. “Pemerintah kota ingin ada langkah-langkah positif yang permanen, agar tidak terjadi lagi kelangkaan seperti ini,” tegasnya.
Marnabas juga menyoroti bahwa elpiji 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh masyarakat yang berhak, bukan oleh hotel, restoran, atau orang kaya.
“Perlu digarisbawahi, elpiji 3 kilogram ini ada yang berhak menerima. Tidak semua berhak. Hotel dan restoran tidak berhak, orang kaya tidak boleh menggunakan,” katanya.
Untuk mengatasi penyalahgunaan ini, Pemerintah Kota Samarinda berencana menggunakan sistem kartu bagi penerima manfaat yang datanya sudah ada di Sistem Satu Nomor (SSN).
“Kami sepakat untuk menggunakan sistem kartu. Artinya, kami siapkan kartu bagi penerima manfaat ini. Data Samarinda kan sudah ada di Sistem Satu Nomor (SSN),” pungkasnya.
