Samarinda, Natmed.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur tengah melakukan investigasi mendalam terhadap seluruh rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencari titik lemah yang memicu insiden kesehatan tersebut.
Insiden yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026 lalu ini tercatat berdampak pada 23 murid SD 008 Waru dan 2 siswa SMA 2 PPU. Para siswa melaporkan gejala klinis berupa mual, pusing, hingga muntah sesaat setelah mengonsumsi paket makanan yang berisi roti, puding, susu, dan buah.
Berdasarkan penelusuran awal, perhatian tim pemeriksa tertuju pada menu puding. Berbeda dengan menu lainnya, puding tersebut diketahui tidak diproduksi secara mandiri oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan disuplai oleh mitra pihak ketiga dari sektor UMKM.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin menegaskan bahwa hasil laboratorium adalah bukti kunci (scientific evidence) yang akan menentukan langkah hukum dan administratif selanjutnya.
Pemeriksaan laboratorium mencakup analisis mikrobiologi dan kimia pada sampel sisa makanan serta evaluasi pada media penyimpanan.
“Saya belum menerima laporan resmi hasil uji laboratoriumnya, mudah-mudahan hari ini sudah ada. Begitu hasilnya keluar, akan segera kami informasikan ke publik sebagai bentuk transparansi,” ujar Jaya saat ditemui, Rabu 18 Februari 2026.
Sebagai langkah darurat, Dinkes Kaltim telah menginstruksikan penghentian sementara operasional dapur penyedia MBG di wilayah tersebut.
Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek teknis di lapangan, antara lain pemeriksaan kesehatan dan kompetensi personel yang mengolah makanan.
Kemudian, peninjauan kembali kelayakan sanitasi tempat pengolahan, termasuk alat pendingin untuk penyimpanan bahan sensitif seperti susu dan puding. Lalu, memastikan makanan tidak terpapar bakteri selama perjalanan dari dapur ke sekolah, dan pengecekan ketat terhadap bahan baku industri yang digunakan dalam paket makanan.
Jaya menekankan bahwa standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah harga mati. Dapur yang terlibat harus melewati audit dari titik nol jika ingin kembali berpartisipasi dalam program pemerintah.
“Tentu yang sudah disetop ini akan kita evaluasi total. Jika memang mereka ingin kembali beroperasi, prosesnya dimulai dari nol lagi untuk mendapatkan SLHS. Syarat-syaratnya harus terpenuhi secara ketat tanpa pengecualian,” tegasnya.
Kasus di PPU ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap keterlibatan pihak ketiga (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis.
Dinkes mengimbau setiap satuan layanan untuk memastikan vendor luar memiliki standar keamanan yang setara dengan dapur utama guna menghindari kejadian serupa terulang kembali.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi para siswa dilaporkan telah berangsur membaik, namun pemantauan kesehatan tetap dilakukan oleh puskesmas setempat.
