Jakarta, Natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi dan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya memberikan tarif khusus bagi warga ber-KTP Kaltim yang menginap di fasilitas milik daerah di Jakarta.
Usulan ini mencakup Hotel Pandurata serta kamar di Badan Penghubung Kaltim yang selama ini dikelola dengan skema bisnis layaknya hotel komersial.
Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja (Pansus Renja) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menegaskan bahwa sebagai aset daerah, hotel dan fasilitas penginapan tersebut semestinya tetap memiliki dimensi sosial bagi masyarakat Kaltim.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Biro Perekonomian Pemprov Kaltim dan Badan Penghubung Kaltim di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
“Hotel Pandurata adalah aset Pemprov Kaltim yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Saat ini, tarif kamar diberlakukan seperti hotel pada umumnya. Kami meminta agar ada kebijakan khusus bagi warga Kaltim, misalnya dengan pemberian diskon,” ujar Sarkowi.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan penginapan di Jakarta, baik untuk keperluan pribadi maupun kepentingan administratif.
Ia mencontohkan, jika tarif kamar Hotel Pandurata sebesar Rp700 ribu per malam, maka dengan diskon bisa menjadi sekitar Rp400 ribu. Begitu juga untuk kamar di Badan Penghubung Kaltim yang dapat diberikan tarif lebih terjangkau.
Pada pertemuan tersebut, hadir pula beberapa anggota Pansus lainnya, di antaranya Muhammad Darlis Pattalongi (PAN), Laode Nasir (PKS), Husni Fakhrudin, dan Budianto Bulang (Golkar), serta Arfan (Nasdem).
Mereka menekankan pentingnya kajian lebih lanjut untuk menentukan besaran potongan harga yang ideal. Usulan ini mendapat respons positif dari pihak eksekutif.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltim Iwan Darmawan serta Kepala Badan Penghubung Kaltim Andrie Lesmana Saturninus menyatakan kesiapan mereka untuk membahas lebih lanjut kebijakan ini di tingkat internal.
“Pada prinsipnya kami mendukung. Kami akan membahasnya secara internal agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan mekanisme yang tepat,” ujar Iwan.
Senada dengan itu, Direktur Utama Perusda Melati Bhakti Satya Aji Abidharta Hakim juga menyambut baik usulan ini.
Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan audit keuangan Hotel Pandurata sebagai bagian dari evaluasi kerja sama yang telah berlangsung selama satu dekade.
“Kami menyetujui usulan ini dan akan segera berkoordinasi dengan pihak hotel untuk melihat kemungkinan penerapannya,” kata Aji di sela acara serah terima Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Dengan adanya dorongan dari DPRD dan respons positif dari pihak eksekutif serta pengelola aset daerah, kebijakan ini diharapkan dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat bagi warga Kaltim yang bepergian ke ibu kota.
