Samarinda, natmed.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Banten yang terdiri atas tiga alat kelengkapan dewan (AKD), yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat, 11 Juli 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari mekanisme penyusunan anggaran, penjadwalan agenda kedewanan, hingga penyusunan program legislasi daerah (prolekda) yang diterapkan di lingkungan DPRD Kalimantan Timur.
Ismi Nila Sawitri, Perencana Ahli Muda selaku Koordinator Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa pihaknya telah memaparkan berbagai tahapan proses penyusunan anggaran kepada rombongan DPRD Banten, baik terkait APBD murni maupun APBD perubahan.
“Saat ini kami sedang menyusun rancangan awal RKPD. Setelah itu ditetapkan, barulah masuk ke pembahasan KUA-PPAS bersama eksekutif dan DPRD,” kata Ismi saat diwawancarai usai pertemuan.
Ia menambahkan, forum kunjungan semacam ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antarlembaga legislatif sekaligus saling bertukar informasi demi meningkatkan efektivitas tata kelola anggaran.
“Harapannya tentu menjadi ajang silaturahmi serta saling belajar agar masing-masing DPRD dapat memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Muhammad Faizal, yang memimpin langsung rombongan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut berkaitan erat dengan pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan di DPRD Banten.
“Kami datang dari tiga AKD, yaitu Banggar, Banmus, dan Bapemperda. Masing-masing ingin melihat langsung bagaimana sistem yang dijalankan di DPRD Kaltim,” jelas Faizal.
Ia menyebut, struktur anggaran Kaltim yang mencapai Rp21 triliun menjadi perhatian tersendiri, terutama dalam hal porsi dana transfer dari pusat yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau kami di Banten PAD-nya besar, tapi dana transfer dari pusat tidak sebesar itu. Sedangkan di Kaltim, dengan sumber daya alamnya, dana transfer bisa menopang anggaran secara signifikan,” ujarnya.
Perbedaan struktur tersebut, menurut Faizal, memberikan pelajaran penting soal pendekatan perencanaan, efisiensi belanja daerah, serta upaya menggali PAD secara optimal.
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini bisa menjadi bekal dalam penyusunan APBD 2025 agar lebih efisien, responsif, dan sesuai visi misi gubernur baru,” pungkasnya.
