Samarinda, Natmed.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 10 Samarinda Sekolah Garuda Transformasi. Sidak dilakukan menyusul banyaknya aduan wali murid terkait layanan asrama, terutama kualitas menu makan dan fasilitas pendukung siswa yang tinggal di asrama.
Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba didampingi Anggota Komisi IV Andi Satya Adi Saputra serta Sahariah Mas’ud, Senin 9 Februari 2026.
Sidak dilakukan untuk memastikan langsung kondisi riil yang dikeluhkan orang tua siswa. Dari hasil peninjauan, Komisi IV menemukan bahwa menu makanan asrama dinilai sangat minim dan perlu segera dievaluasi oleh pihak pengelola.
“Kami mendapat banyak keluhan soal menu makan siswa asrama. Setelah kami lihat langsung, memang menunya sangat minim. Ini harus menjadi koreksi serius bagi kepala sekolah untuk disampaikan kepada pengelola asrama,” ujar Baba usai sidak.
Ia menegaskan, meski tidak ditemukan perbedaan menu antarsiswa, kualitas dan variasi makanan tetap menjadi catatan penting.
“Soal perbedaan menu, tadi kami lihat satu menu sama semua. Tidak ada pembedaan. Tapi persoalannya bukan itu, melainkan mutu menu yang memang minim,” tegasnya.
Selain menu makan, DPRD Kaltim juga menerima laporan terkait gangguan air dan listrik di lingkungan asrama. Namun menurut Baba, persoalan tersebut bersifat teknis dan sedang dalam proses perbaikan.
“Kalau air mati karena sedang ada perbaikan. Listrik memang dayanya kurang dan masih menunggu penambahan,” jelasnya.
Komisi IV juga mendorong agar siswa asrama SMAN 10 Samarinda dapat diusulkan menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat jumlah siswa yang cukup banyak dan kebutuhan gizi yang harus terpenuhi.
Sementara itu, Kepala SMAN 10 Samarinda Ni Made Adnyani mengakui menu makan menjadi masukan utama dari DPRD. Ia menyebut, penyediaan konsumsi dilakukan oleh pihak ketiga sehingga perlu evaluasi bersama.
“Menu makan disiapkan pihak ketiga. Itu yang akan kami evaluasi,” ujarnya.
Ni Made juga meluruskan isu pembedaan fasilitas, khususnya AC di ruang kelas dan asrama. Ia menegaskan seluruh kelas dan kamar asrama sudah ber-AC, namun keterbatasan daya listrik menjadi kendala.
“Tidak ada pembedaan. Semua kelas dan kamar asrama ber-AC. Masalahnya daya listrik memang kurang dan kami sudah mengajukan penambahan,” katanya.
Terkait isu pungutan, Ni Made menegaskan SMAN 10 tidak melakukan pungutan sekolah. Biaya yang dibayarkan orang tua melalui komite sepenuhnya untuk layanan tambahan asrama, bukan kegiatan belajar mengajar.
“Asrama itu layanan tambahan. Yang mengelola dan menarik iuran adalah komite, bukan sekolah,” imbuhnya.
Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda Abdul Salman Alfarid menambahkan, pengelolaan asrama terpisah dari sekolah dan fokus pada pembinaan karakter siswa selama 24 jam. Biaya asrama mencakup makan, penati (laundry), pembinaan malam, hingga layanan kesehatan.
“Kami menanggung operasional penuh asrama, termasuk gaji perawat dan perbaikan fasilitas,” jelasnya.
Ia menyebut biaya standar asrama sebesar Rp2,6 juta telah disepakati orang tua sejak awal. Namun, muncul kesalahpahaman sebagian wali murid yang menganggap Program Gratispol berarti bebas biaya sepenuhnya.
“Gratispol bukan berarti semua gratis tanpa syarat. Ada ketentuan dan layanan asrama memang terpisah,” ujarnya.
DPRD Kaltim menegaskan akan menindaklanjuti temuan sidak ini dan meminta evaluasi menyeluruh agar layanan asrama SMAN 10 Samarinda berjalan transparan, layak dan berpihak pada kepentingan siswa.
