Samarinda, natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, melontarkan kritik tajam terhadap kualitas layanan rumah sakit, khususnya milik pemerintah, terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, program BPJS gratis yang digulirkan pemerintah akan kehilangan makna jika pelayanan di lapangan masih mencerminkan perlakuan diskriminatif terhadap peserta jaminan kesehatan tersebut.
“Percuma sekarang kita kasih BPJS Kesehatan gratis kalau di lapangan tetap dipandang sebelah mata. Senyumnya saja sudah beda,” ujar Sigit, Senin 14 Juli 2025.
Sigit, yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, menyoroti adanya praktik perlakuan berbeda antara pasien umum dan pasien BPJS yang masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Ia mengatakan bahwa diskriminasi layanan kerap kali dirasakan masyarakat, bahkan tidak jarang mereka terpaksa mencari layanan kesehatan di rumah sakit swasta demi memperoleh perlakuan yang lebih manusiawi.
“Ada yang pindah ke RS Pertamina, sama-sama pakai BPJS, tapi pelayanannya jauh lebih bagus. Artinya, rumah sakit umum harus bisa mengimbangi kualitas rumah sakit swasta,” katanya memberi contoh pengalaman di Kota Balikpapan.
Kritik tersebut tidak sekadar mengarah pada aspek pelayanan semata, namun juga menyasar ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang telah dialokasikan dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, dana publik yang besar semestinya diikuti dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.
Sigit menyinggung jumlah tenaga kesehatan yang kini bertambah melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai potensi besar yang belum dimaksimalkan.
“Rumah sakit umum memang banyak layanannya, tapi harus benar-benar melayani. Sudah banyak pegawai PPPK, ini harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa transformasi layanan kesehatan di Kalimantan Timur tak bisa hanya bertumpu pada fasilitas milik pemerintah.
Karena itu, ia mendorong Dinas Kesehatan untuk membuka ruang kolaborasi dengan rumah sakit swasta sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh warga.
“Swasta banyak buka juga nggak masalah, malah membantu pemerintah. Dinas Kesehatan bisa arahkan masyarakat ke rumah sakit swasta yang punya pelayanan baik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa program-program strategis pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Visi-misi pembangunan daerah, menurutnya, harus diikuti dengan indikator pelayanan yang mampu menggambarkan hasil nyata di masyarakat, bukan hanya sekadar dokumen administratif.
“Visi misi sudah bagus semua, tulisan sudah selesai. Tapi indikatornya harus tercapai. Misalnya, berapa orang sakit, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana kualitasnya. Itu yang harus dijaga,” tutur Sigit.
DPRD Kaltim sendiri, lanjutnya, telah menyetujui anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk sektor kesehatan, termasuk pembiayaan program BPJS gratis.
Sigit mengingatkan bahwa pencapaian yang sebenarnya tidak hanya dapat dilihat dari besaran anggaran, melainkan harus diukur dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa meskipun APBD telah dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya, yang terpenting bukan hanya angka semata, melainkan mutu pelayanan yang diberikan.
