Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono menyebutkan bahwa perjuangan untuk memperoleh keadilan atas dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan kehutanan masih menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
Ia menilai bahwa hingga saat ini, hak-hak Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu menyoroti dua sumber utama pendapatan daerah yang hingga kini masih dipertanyakan kontribusinya dari pusat, yakni pajak atas penggunaan kawasan hutan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PHT).
Ia menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan keadilan fiskal dari pusat merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Nah ini kan masih berjuang ya, khususnya Kalimantan, dan Kalimantan Timur termasuk PKH dan PHT yang sekarang masih diperjuangkan,” ujar Sapto saat ditemui di Samarinda, Sabtu, 19 Juli 2025.
Menurutnya, ketimpangan dalam pembagian hasil dari sektor-sektor strategis seperti tambang dan kehutanan bukan sekadar isu fiskal, tetapi telah menyentuh aspek keadilan ekologis.
Ia menilai bahwa selama ini Kalimantan Timur telah menanggung beban kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berimbang dengan penerimaan anggaran dari pusat.
“Bagaimanapun juga, kerusakan lingkungan, ekosistem, dan ekologi yang terjadi itu gambarnya ya di Kalimantan Timur. Khususnya Kalimantan secara umum. Jadi pemerintah pusat harus bisa memberikan hak yang menjadi kewajiban mereka kepada daerah,” tegas politisi Fraksi Golkar itu.
Sapto juga menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam menyuarakan kepentingan daerah secara lebih tegas dan strategis.
Menurutnya, keberanian dalam memperjuangkan hak-hak daerah harus didukung dengan diplomasi yang kuat agar aspirasi tersebut mendapatkan tempat dalam kebijakan nasional.
“Kalau hak ini bisa diberikan secara proporsional, tentu APBD Kaltim akan lebih kuat dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas,” imbuhnya.
Persoalan keadilan DBH memang menjadi isu klasik di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam, khususnya di Kalimantan. Di tengah tingginya kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional, alokasi anggaran yang diterima sering kali tidak mencerminkan proporsi yang adil.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebelumnya juga telah menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan persoalan DBH sebagai bagian dari prioritas pemerintahan daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Rudy menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh dibiarkan hanya menjadi penyumbang devisa tanpa mendapatkan perlakuan adil dalam skema distribusi anggaran nasional.
Dengan dukungan legislatif seperti yang disampaikan Sapto, perjuangan Kaltim untuk mendapatkan keadilan fiskal diharapkan bisa semakin kuat dan terarah.
