Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa proses seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh mengabaikan rekam jejak dan kepercayaan publik sebagai dasar utama dalam memilih sosok yang akan memimpin perusahaan milik daerah.
Pernyataan tersebut muncul menyusul masuknya nama I Gusti Ngurah Askhara, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, sebagai salah satu dari 82 nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi calon direksi BUMD Kalimantan Timur.
Pria yang pernah diberhentikan dari jabatannya pada 2019 karena terlibat dalam skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton itu kini kembali mencuat, kali ini dalam kapasitas sebagai calon pimpinan di PT Migas Mandiri Pratama, salah satu anak perusahaan BUMD yang sedang membuka lowongan direksi.
Firnadi Ikhsan menyampaikan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung kepada panitia seleksi (Pansel) terkait keputusan meloloskan nama dengan latar belakang yang dinilai bermasalah oleh publik.
Ia mengingatkan bahwa meskipun seleksi administrasi memiliki rambu-rambu formal, proses penilaian tidak boleh terjebak dalam pendekatan normatif belaka.
“Nanti kita dengarkan dari panitia seleksi bagaimana mereka mendudukkan persoalan ini,” ujar Firnadi kepada awak media pada Senin, 14 Juli 2025.
Lebih jauh, ia menilai bahwa rekam jejak dan persepsi publik harus menjadi elemen penting yang dipertimbangkan secara serius dalam tahap seleksi berikutnya.
Menurutnya, nilai-nilai integritas dan profesionalisme tidak sekadar ditentukan oleh kelengkapan berkas administrasi, tetapi juga oleh rekam reputasi dan kapasitas seseorang dalam menjaga amanah publik.
“Untuk tahapan berikutnya, barangkali pendapat masyarakat menjadi catatan bagi mereka, tim seleksi, agar nanti diperhatikan,” tambahnya.
Firnadi kemudian menarik perbandingan dengan dunia politik, di mana seseorang dengan catatan hukum tetap bisa mencalonkan diri selama syarat formal terpenuhi, termasuk keterbukaan kepada publik.
Namun, ia menekankan bahwa ranah bisnis, apalagi BUMD yang mengelola kepentingan ekonomi rakyat, membutuhkan tolok ukur yang lebih ketat dalam hal integritas.
“Kalau di dunia bisnis yang bermodal kepercayaan, maka itu penting untuk diperhatikan,” ucapnya dengan nada serius.
Ia juga mempertanyakan dampak masa lalu I Gusti Ngurah Askhara terhadap potensi kepemimpinannya jika kelak terpilih sebagai Direktur Utama.
Menurutnya, pengalaman buruk dalam kepemimpinan korporasi nasional semestinya menjadi pertimbangan besar dalam memilih figur yang akan mengelola perusahaan daerah.
“Apakah kemarin dampak dari pemecatan beliau sebagai Dirut Garuda itu, dalam hal ini skalanya ketika diturunkan ke Perusda itu, ke depannya bisa mengganggu kinerja Perusda jika terpilih,” tuturnya.
Firnadi juga mencermati meningkatnya minat terhadap posisi strategis di BUMD Kaltim, terutama di PT Migas Mandiri Pratama (MMP), yang dinilainya wajar mengingat potensi dan daya tarik ekonomi dari perusahaan tersebut.
Namun justru karena itu pula, ia menilai proses seleksi mesti dijalankan dengan standar yang tinggi.
Ia mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap proses seleksi ini, yang menurutnya menunjukkan tingginya harapan publik terhadap akuntabilitas dan tata kelola BUMD yang lebih baik.
“Saya yakin panjangnya seleksi bisa menangkap itu, dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan atensi,” katanya.
Firnadi berharap agar panitia seleksi tidak hanya terpaku pada kelengkapan syarat administratif semata, tetapi juga mampu membaca aspirasi publik, menjaga integritas proses, serta menjadikan rekam jejak sebagai parameter utama dalam memilih pemimpin di tubuh BUMD.
Arah ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola oleh figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas yang teruji, demi kepentingan rakyat Kalimantan Timur secara menyeluruh.
