Balikpapan, Natmed.id – Upaya peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan efektivitas pengelolaan fasilitas pemerintah kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebab, hingga kini, permasalahan tersebut belum terselesaikan. Rombongan Komisi I yang didampingi Ketua DPRD Kaltim Hassanuddin Mas’ud Kaltim mendapati sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke mess pemerintah provinsi (pemprov) di Kota Balikpapan, Jumat, 16 Mei 2025
Persoalan itu mulai dari ketidakjelasan status kepegawaian hingga rendahnya standar pelayanan publik. Hal itu terungkap dalam dialog antara para legislator bersama pengelola mess dan pegawai yang bertugas di sana.
Dalam diskusi tersebut, rombongan Komisi I yang dipimpin oleh Agus Suwandy menggali isu-isu strategis terkait perlakuan terhadap pegawai non-PNS. Hasilnya diketahui bahwa hingga saat ini mereka masih banyak menghadapi keterbatasan dalam hal perlindungan, insentif, dan beban kerja yang tidak sebanding dengan status kepegawaian mereka.
Salah satu sorotan penting adalah belum adanya kejelasan jenjang karier dan mekanisme pengangkatan yang memberi harapan masa depan bagi tenaga honorer. Selain soal kesejahteraan tenaga kerja, Komisi I juga menyoroti kualitas layanan mess yang dinilai belum memenuhi standar optimal. Persoalan kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi pengelolaan fasilitas menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik adalah bagian dari tanggung jawab utama DPRD. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja yang selama ini belum mendapatkan perlakuan setara sesuai peraturan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja, baik honorer, PPPK, maupun PNS mendapatkan perlakuan yang sesuai aturan serta pelayanan di mess ini berjalan optimal. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang ada di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I Agus Suwandy, menyatakan bahwa temuan-temuan selama kunjungan akan dibawa ke dalam rapat kerja lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem kepegawaian dan pengelolaan fasilitas publik.
“Harapan kami, hasil kunjungan ini bisa memperbaiki tata kelola kepegawaian dan pelayanan yang lebih manusiawi dan profesional. Kami juga ingin memastikan bahwa pekerja honorer mendapatkan perhatian yang layak, termasuk kepastian status dan perlindungan kerja,” katanya.
Turut serta dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi I l, antara lain Yusuf Mustafa, La Ode Nasir, Baharuddin Demmu, dan Didik Agung Eko Wahono. Sedangkan dari pihak pemprov dihadirii oleh Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzzakir serta Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Lisa Hasliana.
