Balikpapan, natmed.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Program pendidikan alternatif yang ditujukan untuk mendorong pengentasan kemiskinan ini, menurutnya, belum mendapat respons yang memadai dari masyarakat Kalimantan Timur.
Program Sekolah Rakyat sejatinya dirancang sebagai jawaban atas persoalan akses pendidikan di kalangan warga miskin. Pemerintah pusat telah menyiapkan skema dukungan penuh, mulai dari fasilitas, pendanaan, hingga tenaga pengajar, dengan harapan bisa menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan sesuatu yang kontras yaitu antusiasme masyarakat sangat minim, bahkan cenderung apatis. Darlis mengungkapkan kekhawatirannya terkait situasi ini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat, 11 Juli 2025, ia menyebut bahwa hingga saat ini baru ada tiga orang siswa yang mendaftarkan diri di Sekolah Rakyat Rintisan yang direncanakan beroperasi di SMAN 16 Samarinda. Padahal, kuota yang tersedia mencapai 75 siswa.
“Jadi maksud saya, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Sekolah Rakyat ini kan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat secara total, jangan sampai kesempatan ini tersia-siakan karena tidak adanya siswa,” ungkap Darlis.
Ia menilai, kurangnya sosialisasi dan strategi pendekatan yang lemah menjadi faktor utama mengapa program ini belum menyentuh masyarakat yang menjadi target utama.
Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltim, perlu mengambil langkah yang lebih progresif, tidak hanya mengandalkan pendekatan persuasif semata, tetapi juga menghadirkan mekanisme yang lebih aktif dan berani.
“Dengan tanda kutip, memaksa. Karena membawa orang dari situasi kemiskinan kadang itu kan memang harus dipaksa dalam tanda kutip. Karena juga ada miskin yang sebenarnya tanpa disadari, kemudian ada yang miskin karena sudah menganggap nasibnya seperti itu. Oleh karena itu ini kan tujuannya baik, demi masa depan mereka,” paparnya.
Darlis menekankan bahwa paksaan yang ia maksud bukanlah dalam bentuk tindakan represif atau koersif, melainkan berupa dorongan sistematis yang mampu menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ia menilai, masih banyak warga miskin yang telah larut dalam rasa pasrah terhadap keadaan, hingga menutup kemungkinan untuk berpikir maju.
Dalam konteks inilah, peran pemerintah menjadi sangat krusial membangkitkan semangat dan memberikan pemahaman bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek formalitas, melainkan instrumen nyata untuk mengubah nasib.
“Jadi kita tidak boleh membiarkan program ini lewat, jadi kita harus betul-betul sambut baik-baik,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim berharap agar Pemprov segera melakukan evaluasi terhadap strategi yang selama ini dijalankan, serta mengambil langkah konkret untuk memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar terserap oleh masyarakat.
Bagi Darlis, menyelamatkan masa depan anak-anak dari keluarga miskin bukan hanya soal kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusional yang tak boleh diabaikan.
