Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Husin Djufri menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir di Kepulauan Derawan, khususnya di Pulau Maratua dan Tanjung Harapan.
Hal ini disampaikan usai kegiatan reses yang dilakukannya di kawasan tersebut, di mana ia menyoroti urgensi penanganan dampak ekologis yang mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Menurut Husin, Provinsi Kalimantan Timur harus lebih aktif dan responsif dalam memberikan dukungan, terutama dalam bentuk pendanaan untuk program-program penanganan abrasi yang telah dirancang oleh pemerintah kabupaten.
“Yang paling utama adalah membuat yang menjadi sasaran itu sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh kabupaten. Jadi kalau bisa, provinsi memberikan dukungan dana untuk penanganan abrasi, terutama pembangunan penahan ombak,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 9 Juli 2025.
Abrasi yang terjadi di Tanjung Harapan, Kecamatan Maratua, dinilainya sudah sangat mengkhawatirkan. Daerah ini tidak hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga sebagai sumber utama air bersih bagi warga sekitar.
Namun, daratan di wilayah tersebut telah banyak tergerus oleh gelombang laut, yang berpotensi mengancam ketersediaan air tanah dan kelangsungan hidup masyarakat.
“Di Tanjung Harapan, semua UMKM berkumpul di sana, dan sumber airnya juga ada di situ. Tapi abrasinya luar biasa. Saya perkirakan sudah hampir satu kilometer garis pantainya tergerus. Solusinya mungkin reklamasi yang benar, karena di situlah pusat kehidupan mereka,” beber Husin.
Meski pemerintah provinsi sebelumnya telah menyalurkan beberapa program intervensi, Husin menilai kehadiran pemerintah daerah perlu dipercepat dan diperkuat, mengingat posisi strategis Maratua sebagai kawasan pariwisata yang juga terdiri dari empat kampung dengan potensi wisata bahari yang sangat menjanjikan.
Ia berharap gubernur segera menanggapi serius kondisi ini dengan memberikan dukungan maksimal.
“Saya harap pak gubernur harus merespons serius. Maratua itu luas, ada empat kampung di sana, dan sebagai objek wisata vital, butuh dukungan besar. Masalah utama masyarakat masih seputar abrasi, transportasi, jaringan sinyal, dan BBM. Mereka juga sangat berharap dibangun SPBU di sana,” tuturnya penuh harap.
Selain fokus pada abrasi, Husin juga menekankan pentingnya perlindungan kawasan sumber air dan pembangunan cagar air, yang menurutnya menjadi langkah krusial agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ia mencontohkan konsep cagar air yang telah diterapkan di Pulau Kakaban sebagai model yang ideal untuk diterapkan di Maratua.
“Yang kedua soal cagar air. Seperti di Pulau Kakaban itu bagus, tapi di Maratua belum ada. Di Tanjung Harapan sangat perlu, karena itu sumber kehidupan warga dan UMKM-nya semua di sana,” jelas Husin.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup, Husin Djufri berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Maratua dalam berbagai forum DPRD.
Ia mendorong agar dukungan pemerintah provinsi tidak bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Kami akan dorong agar dukungan provinsi tidak hanya datang sesekali, tapi terstruktur dan terjadwal, terutama untuk wilayah kepulauan yang selama ini cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas,” tutupnya.
Sebagai legislator dari dapil tersebut, Husin meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memperkuat sinergi dalam merancang dan melaksanakan program penanganan abrasi yang efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan selaras.
