Samarinda, natmed.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyebut penguatan kolaborasi kelembagaan antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum sebagai landasan penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Ramah Tamah dan Temu Kenal Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang baru, Supardi, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda pada Rabu, 23 Juli 2025.
Acara tersebut sekaligus menjadi momentum peralihan kepemimpinan dari Iman Wijaya kepada Supardi sebagai Kepala Kejati Kaltim. Transisi ini tidak hanya ditandai dengan seremoni formal, tetapi juga mengandung makna strategis dalam memperkuat jejaring antar-lembaga di tingkat provinsi.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi, sebagai mitra dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara DPRD, eksekutif, dan lembaga penegak hukum seperti Kejati adalah fondasi utama dalam menciptakan stabilitas hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik di Provinsi Kaltim,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Iman Wijaya selama menjabat dan mengharapkan kesinambungan visi serta penguatan peran Kejati di bawah kepemimpinan Supardi.
Sementara itu, Supardi selaku pejabat baru mengungkapkan kesiapannya untuk melanjutkan agenda-agenda strategis yang telah dirintis oleh pendahulunya.
Ia menekankan bahwa Kejaksaan akan hadir sebagai institusi penegakan hukum yang adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, turut menyampaikan pandangan bahwa keberlanjutan peran Kejaksaan sangat vital dalam menjaga stabilitas birokrasi daerah.
Ia menilai bahwa sinergi antara lembaga tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata.
Menurut Ekti, kehadiran institusi penegak hukum seperti Kejati sangat penting dalam mengawal kebijakan publik, memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta menciptakan ruang pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan wewenang.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan harapan kepada Kepala Kejati lama maupun baru agar tetap berpegang teguh pada prinsip dasar dalam penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap keselamatan dan kepentingan rakyat harus menjadi hukum tertinggi yang senantiasa dijunjung.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD dalam kegiatan ini dinilai bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam membangun sinergi antarsektor.
Jejaring kerja lintas institusi diyakini sebagai salah satu pilar penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa upaya memperkuat sinergi ini tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan harus menjadi bagian dari agenda bersama dalam memperkuat sistem pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Timur.
