Balikpapan, natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan institusi akademik dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman (Unmul) yang digelar di Balikpapan, baru-baru ini, Kamis, 24 Juli 2025.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemitraan yang saling menguatkan, sekaligus menandai terbukanya ruang dialog dan kerja sama yang lebih luas antara parlemen daerah dengan kalangan akademisi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD dan pihak rektorat Unmul sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis pengetahuan dan partisipatif.
Ekti Imanuel menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat melahirkan berbagai forum ilmiah, seperti seminar dan lokakarya, yang akan mendukung perumusan kebijakan publik secara lebih objektif.
“Kemitraan ini bukan sekadar simbol, melainkan fondasi untuk mendorong dialog akademik yang produktif melalui seminar, lokakarya, dan kajian kebijakan,” ujar Ekti.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya menghadirkan perspektif akademis dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam konteks penyusunan regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Politikus Partai Gerindra itu juga berharap agar Universitas Mulawarman dapat secara aktif berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam proses legislasi.
Ia meyakini, kolaborasi lintas sektor seperti ini akan memperkuat kualitas demokrasi lokal sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat.
Di pihak lain, Rektor Universitas Mulawarman, Prof Abdunnur, menyambut baik kesepahaman tersebut dan menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
Menurutnya, sinergi dengan DPRD merupakan langkah strategis yang akan memperluas kontribusi kampus dalam menjawab persoalan pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen membangun komunikasi yang lebih erat dengan DPRD serta menyediakan basis riset yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan,” ungkap Prof Abdunnur.
Nota kesepahaman ini juga diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai bentuk kerja sama lainnya, seperti penyusunan naskah akademik, pelatihan aparatur, serta pendampingan riset yang relevan dengan isu-isu lokal.
Dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan kolaboratif, kedua lembaga bertekad menghadirkan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara substansi dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
