Samarinda, Natmed.id – Muhammad Hanif, Humas Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), menilai DPRD Kaltim ingkar janji. Aksi pertama, DPRD Kaltim memberikan janji manis untuk memfasilitasi pertemuan dalam kurun waktu 24 jam.
“Namun, hingga menunggu berjam jam, tidak ada langkah nyata dari para wakil rakyat untuk menemui massa aksi,”urainya kepada awak media, Kamis, 29 Januari 2026, sehingga massa harus dibubarkan karena melewati batas waktu yang diberikan.
Aksi ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya mahasiswa melakukan unjuk rasa serupa. Pemicu utama kembalinya mahasiswa ke jalanan adalah kegagalan DPRD dalam menepati janji pertemuan yang sempat disepakati sebelumnya.
DPRD berdalih tidak dapat menerima audiensi mahasiswa karena terbentur agenda silaturahmi bersama Kapolda serta kesibukan mempersiapkan masa reses. Alasan ini dinilai mahasiswa sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat.
Dalam aksi lanjutan ini, Aliansi GERAM membawa tumpukan tuntutan yang menggabungkan isu nasional dengan persoalan spesifik di Kalimantan Timur dan Kota Samarinda.
Beberapa poin utama yang disuarakan antara lain, menolak keras wacana pemindahan pembahasan RUU Pilkada ke DPRD, serta menuntut pengesahan regulasi perampasan aset dan aturan yang melindungi masyarakat adat.
Kemudian, mendesak keterbukaan publik dalam setiap perubahan regulasi dan penghentian kriminalisasi terhadap rakyat kecil.
Selain itu, mereka menuntut evaluasi total terhadap program Gratispol dan memperketat pengawasan jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam yang selama ini dinilai sarat pelanggaran.
Melihat respons DPRD Kaltim yang dianggap tertutup, Aliansi GERAM memastikan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini.
Hanif menekankan bahwa kekecewaan yang meluas di kalangan mahasiswa dapat memicu aksi-aksi berikutnya dengan gelombang yang jauh lebih besar.
“Melihat respons kawan-kawan yang semakin kecewa, sangat besar kemungkinan akan ada aksi berikutnya. Entah itu dalam bentuk audiensi maupun aksi massa,”tandasnya.
