Samarinda, Natmed.id – Sorotan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengadaan mobil dinas senilai miliaran rupiah menyeret perhatian publik bukan hanya Kalimantan Timur (Kaltim), tapi juga Indonesia.
Isu tersebut mencuat kembali setelah Presiden Prabowo menyinggung adanya kepala daerah yang menganggarkan kendaraan dinas hingga Rp8,49 miliar di tengah kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.
Di Kaltim, polemik itu berkaitan dengan kendaraan dinas jenis Range Rover Autobiography yang akan digunakan Gubernur Rudy Mas’ud yang nilainya disebut mencapai Rp8,49 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dikembalikan jauh sebelum pernyataan Presiden Prabowo ramai diperbincangkan.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini, dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret,” ujarnya usai melaksanakan salat Idulfitri di Islamic Center Samarinda Kaltim, Sabtu 21 Maret 2026.
Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk lebih mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi menjadi sangat penting,” katanya.
Rudy menegaskan, kendaraan dinas tersebut kini telah dikembalikan ke kas daerah dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, khususnya pelayanan dasar masyarakat.
“Semuanya sudah kita kembalikan kepada pemerintah, kita kembalikan ke kas daerah. Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya standar pelayanan minimum, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.
Di tengah polemik tersebut, Rudy masih terlihat menggunakan kendaraan jenis Alphard saat menghadiri Salat Idulfitri di kawasan Islamic Center Samarinda. Ia pun menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan saat ini bukan lagi bagian dari fasilitas yang dipersoalkan.
“Mobil yang kita pergunakan ya mobil yang ada. Sisanya untuk kegiatan di lapangan kita gunakan mobil pribadi,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa langkah pengembalian kendaraan dinas tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
“Kita sudah sampaikan juga dengan Mendagri dan Wamendagri bahwa kendaraan dinas kita sudah kembalikan. Administrasinya selesai tanggal 11 Maret,” katanya.
Lebih jauh, Rudy mengaku tidak hanya mengandalkan sopir dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ia bahkan kerap mengemudikan kendaraan sendiri untuk melihat langsung kondisi riil di daerah.
“Saya bisa bawa kendaraan sendiri, supaya bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus segera kita benahi,” ungkapnya.
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya cukup tajam. Dalam forum di Hambalang, ia mengkritik pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa.
Presiden bahkan membandingkan anggaran tersebut dengan kendaraan dinas antipeluru produksi dalam negeri jenis Maung yang digunakannya, dengan harga yang disebut tidak sampai Rp1 miliar.
Sorotan ini memicu kembali perdebatan publik terkait prioritas belanja daerah, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan pemerataan pembangunan.
Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus membuka ruang kritik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami sangat mendengarkan kritik dan saran, dan kami mohon untuk terus dikawal bersama-sama pembangunan Kaltim,” pungkasnya.
