Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memaparkan dua program unggulan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia dalam agenda dialog bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jumat malam, 13 Juni 2025 di Gedung Lamin Etam, Samarinda.
Dialog yang berlangsung di Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim itu menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, ke Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan dua program prioritas daerah, yaitu Gratispol dan Jospol, sebagai bagian dari arah pembangunan jangka menengah 2025–2029.
Dalam pemaparan yang disampaikan kepada Menteri Abdul Mu’ti, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa program-program ini didesain untuk mendorong terwujudnya Generasi Emas di tahun 2045. Hal ini selaras dengan status Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa peran strategis dalam penguatan sumber daya manusia.
Gratispol adalah program pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga perguruan tinggi (D3, S1, S2, dan S3), baik di dalam maupun luar Kalimantan Timur. Program ini juga meliputi distribusi perlengkapan sekolah gratis seperti seragam, tas, dan sepatu, termasuk bagi siswa sekolah swasta. Layanan kesehatan dasar turut disediakan melalui skema BPJS yang dapat diakses cukup dengan KTP atau KIA Kaltim.
Sementara itu, Jospol disusun sebagai kerangka strategis pembangunan lintas sektor. Program ini mencakup penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga keagamaan, pengembangan ekonomi kreatif, revitalisasi Sungai Mahakam, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai kegiatan mengatakan bahwa Menteri Abdul Mu’ti juga menyinggung langsung keterkaitan program Gratispol dengan amanat nasional.
“Pak Menteri menanggapi program Gratispol ini ke depan akan semakin baik, karena sudah ada keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menggratiskan sekolah dasar dan menengah, negeri maupun swasta,” ujar Seno Aji.
Ia menambahkan bahwa Menteri Mu’ti memberikan catatan khusus soal pentingnya menjaga kualitas pendidikan meski biaya telah digratiskan.
“Beliau berpesan, dengan Gratispol ini harus juga dibarengi meningkatnya mutu pendidikan. Untuk itu beliau menyampaikan gunakan DPMP sebaik-baiknya, penjaminan mutu pendidikan tersebut, supaya pendidik-pendidik kita sesuai dengan harapan ke depan,” lanjut Seno.
Terkait kondisi tenaga pendidik, Kaltim masih menghadapi kekurangan. Pemerintah pusat disebut telah mendorong daerah segera mendata kebutuhan guru untuk proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Tadi Pak Menteri juga menyampaikan, tolong pemerintah daerah sekarang memberikan daftar tenaga pendidik yang perlu untuk di-P3K-kan. Nanti Pak Menteri Pendidikan akan menyampaikan ke MenPAN-RB,” katanya.
Soal rencana memperluas skema pembiayaan pendidikan ke sekolah swasta, Pemprov mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita juga diskusi dengan pemerintah kabupaten/kota dan mereka juga sepakat. Saya pikir hal itu sudah diketahui oleh seluruh wali kota, bupati, dan sebagainya,” pungkasnya.
Pemaparan Gratispol dan Jospol dalam forum dialog pendidikan ini mempertegas komitmen Kalimantan Timur dalam memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi dengan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pendidikan merata dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
