Pasuruan, Natmed.id – Memperingati Hari Santri Nasional 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan kado berharga bagi dunia pendidikan keagamaan dengan membentuk Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan. Struktur kepengurusan untuk masa bakti 2025–2030 dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, Selasa 28 Oktober 2025.
Dewan Pesantren ini diketuai oleh KH Tantowie Abdullah Siradj dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ia didampingi oleh Dr Akhmad Fauzi Hamzah sebagai Wakil Ketua, Dr Mokhammad Ainul Yakin sebagai Sekretaris, dan Mochammad Fahmin Nabil sebagai Bendahara. Tiga anggota lain yang ikut dilantik adalah M. Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.
Wabup akrab disapa Gus Shobih menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Pesantren merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Dewan ini akan menjadi jembatan komunikasi antara pesantren dan pemerintah daerah. Kami ingin memastikan pesantren ikut mengambil peran besar dalam pembangunan manusia Pasuruan,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan Dewan Pesantren menjadi momen penting dalam sejarah pendidikan daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren telah resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
“Kalau Presiden memberi kado lewat Dirjen Kepesantrenan, maka Pemkab Pasuruan memberikan hadiah khusus dengan membentuk Dewan Pesantren,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.
Gus Shobih juga menegaskan bahwa pengurus Dewan Pesantren memiliki tanggung jawab besar. Mereka diminta segera melakukan pendataan pesantren, menyiapkan program pengembangan kewirausahaan santri, serta menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Salah satu fokus awal adalah menekan angka anak tidak sekolah (ATS) serta membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pesantren dan pemerintah menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan.
“Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) ke depan juga bisa berada di lingkungan pesantren. Ini penting agar anak-anak di pesantren punya kesempatan belajar yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pesantren, KH Tantowie Abdullah Siradj, menyambut baik amanah yang diberikan pemerintah daerah. Ia memastikan pihaknya segera menggelar rapat kerja bersama seluruh anggota untuk merumuskan arah kebijakan dewan.
“Kami ingin pesantren lebih mandiri dan berdaya saing. Fokus kami tak hanya pada pendidikan, tapi juga pada tata kelola dana umat agar lebih transparan dan bermanfaat,” tuturnya.
KH Tantowie menambahkan, Dewan Pesantren akan berupaya mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) santri sekaligus memperkuat program pendidikan berbasis karakter.
“Kami mohon dukungan semua pihak agar peran pesantren semakin nyata dalam membangun Kabupaten Pasuruan yang religius, unggul, dan berdaya saing,” pungkasnya.
