Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Darlis Pattalongi menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda.
Ia menilai, banjir yang melanda ibu kota provinsi itu bukanlah persoalan tunggal yang dapat dituntaskan secara parsial oleh satu pihak saja. Dalam pandangannya, problem banjir tersebut merupakan dampak dari akumulasi berbagai faktor, termasuk kebijakan tata kelola lingkungan di wilayah-wilayah sekitar seperti Kabupaten Kutai Kartanegara.
Darlis menggarisbawahi bahwa kondisi geografis Samarinda yang dikelilingi oleh wilayah lain menjadikan kota tersebut sangat rentan terhadap limpahan air hujan dari daerah sekitarnya.
Ia menyebutkan, air yang datang dari wilayah hulu di Kutai Kartanegara tidak berhenti pada batas administrasi, melainkan terus mengalir hingga memberikan tekanan terhadap daya tampung air di Kota Samarinda.
Menurut Darlis, setiap musim hujan tiba, volume air yang mengalir dari wilayah tetangga semakin besar dan memperparah genangan di sejumlah titik di kota. Ia menyatakan, peningkatan volume air dari Kutai Kartanegara menjadi faktor yang turut memperparah kondisi banjir di Samarinda.
“Air itu tidak mengenal batas teritorial. Jika terjadi peningkatan volume air di Kutai Kartanegara, air tersebut tidak akan terhenti di sana. Ia akan terus mengalir dan memberikan dampak banjir ke Samarinda. Sebab itulah, masalah banjir ini sangat terkait dengan kebijakan pengelolaan air yang dilakukan di daerah sekitar,” ujarnya, Rabu, 9 Juli 2025.
Darlis menambahkan, posisi strategis Samarinda sebagai ibu kota provinsi sekaligus daerah yang berada di tengah-tengah Kabupaten Kutai Kartanegara memperbesar risiko tergenangnya kawasan pemukiman dan fasilitas umum ketika curah hujan tinggi terjadi secara merata.
“Banjir yang terjadi di Samarinda sering kali disebabkan oleh air yang datang dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang ikut berkontribusi pada volume air yang masuk ke kota,” jelasnya.
Atas dasar itu, Darlis mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih serius mengambil peran dalam membantu Pemerintah Kota Samarinda mengatasi banjir.
“Kami ingin menekankan bahwa solusi terhadap masalah banjir ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemkot sendiri. Pemprov Kaltim juga harus hadir dan memberikan dukungan dalam menangani masalah ini. Itu sebabnya, kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Politikus yang kini menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim itu menilai perlunya pendekatan lintas wilayah dalam mengelola lingkungan hidup dan infrastruktur penanggulangan banjir. Ia mengajak seluruh pihak memahami bahwa aliran air tidak bisa dibatasi oleh batas administratif pemerintahan.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aliran air tidak mengenal batas wilayah administratif. Sehingga, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga menyoroti lemahnya aspek perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhitungkan daya dukung lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Jika kita ingin mengurangi dampak banjir, maka kita harus memikirkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aliran air. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem drainase, normalisasi sungai dan melakukan upaya-upaya konservasi air yang lebih baik,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa penanganan banjir tak bisa hanya mengandalkan kerja pemerintah. Peran serta masyarakat, kata Darlis, menjadi kunci dalam merawat lingkungan dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.
Darlis menekankan bahwa masalah banjir tak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Meski demikian, ia percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat, dampak banjir di Samarinda bisa ditekan dan diatasi secara bertahap.
“Kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” pungkasnya.
