Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Damayanti menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang anak sebagai aset bangsa dan investasi jangka panjang yang harus dijaga dan disiapkan secara serius sejak usia dini.
“Berbicara mengenai anak adalah aset dan investasi untuk masa depan bangsa nantinya seperti apa anak-anak kita saat ini, itu akan menentukan seperti apa wajah bangsa ini kedepannya,” ujar Damayanti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Timur, Senin, 21 Juli 2025.
Pernyataan itu dilontarkan sebagai bentuk keprihatinan atas masih minimnya kesadaran akan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi pada anak-anak dan remaja.
Menurut Damayanti, salah satu akar persoalan dari tingginya angka pernikahan usia dini di berbagai daerah adalah ketidaktahuan anak-anak mengenai kesehatan reproduksi.
Tanpa bekal pemahaman yang memadai, lanjutnya, pernikahan dini sering kali bermuara pada persoalan yang lebih kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stunting, serta ketidaksiapan pasangan muda untuk menjadi orang tua.
Damayanti menilai masalah-masalah tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari kurangnya pendidikan dasar mengenai fungsi dan tanggung jawab reproduksi yang seharusnya sudah ditanamkan sejak usia sekolah.
Untuk itu, Damayanti menyarankan agar KPAD Kalimantan Timur tidak berjalan sendiri dalam menyusun langkah strategis perlindungan anak.
Ia mendorong adanya kemitraan yang aktif antara KPAD dan Dinas Pendidikan, khususnya dalam menyusun dan menjalankan program-program edukatif yang menyasar anak-anak usia sekolah mengenai kesehatan reproduksi.
Namun demikian, ia juga tidak menampik adanya kelemahan dalam kinerja kelembagaan KPAD itu sendiri.
Dalam forum tersebut, Damayanti menilai KPAD Kalimantan Timur belum menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun anggaran yang dialokasikan mencapai setengah miliar rupiah setiap tahunnya.
Ia membandingkan kinerja KPAD, dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang dinilainya lebih aktif dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak di Kaltim.
Menurut Damayanti, TRC PPA yang dipimpin oleh Rina Zainum selama ini lebih terlihat keberadaannya dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak.
“KPAD ini antara ada dan tidak. Karena kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, TRC yang dinakhodai oleh Rina Zainum selalu di depan,” ungkapnya.
Ia berharap KPAD dapat membenahi sistem kerja dan meningkatkan responsivitas lembaga terhadap berbagai isu anak yang terus berkembang.
Ketersediaan anggaran, menurutnya, harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dan strategi kerja yang konkret.
“Semoga ke depannya bisa lebih responsif,” tutur Damayanti menutup pernyataannya.
