National Media Nusantara
Diskominfo Kukar

Cegah Stunting, Edi Damansyah Tekankan Pemeliharaan Janin Hingga Anak Usia Dini

Teks: Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah

Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan stunting.
Salah satu langkahnya melalui pendekatan menyeluruh yang berpijak pada intervensi sejak masa paling krusial dalam kehidupan anak, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan tangguh.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebutkan urgensi pendekatan berbasis 1.000 HPK sebagai titik sentral dalam strategi penanganan stunting. Ia menyatakan bahwa perhatian serius harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga berusia dua tahun.

“Hal utama yang harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting adalah 1.000 HPK, yakni mulai anak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga dilahirkan sampai anak berusia dua tahun,” ujar Edi Damansyah, Rabu, 14 Mei 2025.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mencegah stunting bukan sekadar soal intervensi gizi setelah anak lahir. Namun, mencakup pemeliharaan kesehatan ibu selama kehamilan hingga pemenuhan nutrisi anak pada usia dini.

Edi Damansyah juga menambahkan bahwa masa 1.000 HPK adalah masa emas perkembangan anak yang juga sarat risiko apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk diketahui, 1000 hari pertama kehidupan adalah periode kritis yang dimulai sejak dalam kandungan (270 hari) hingga ketika anak mencapai usia dua tahun (730 hari).

Selama masa ini, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sangat pesat baik secara fisik, kognitif, maupun emosional pada anak. Periode ini sering disebut sebagai “jendela kesempatan” untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Oleh sebab itu, pemerintah menempatkan fase ini sebagai prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Komitmen Pemkab Kukar terhadap agenda penanggulangan stunting tidak hanya tertuang dalam wacana, melainkan juga tercermin dalam hasil nyata.

Dalam tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di wilayah Kukar berhasil ditekan secara signifikan. Data menunjukkan, angka stunting menurun dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 17,6 persen di 2023 dan kembali turun menjadi 14,6 persen pada 2024.
Capaian ini menjadi buah dari kerja kolaboratif lintas sektor, termasuk kontribusi nyata para kader posyandu yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan dasar di masyarakat.

Sehari sebelum pertemuan di Tenggarong, Bupati Edi menghadiri peresmian Posyandu Anggrek Kuning di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu. Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan pentingnya peran posyandu dalam upaya pencegahan stunting secara dini.

“Posyandu merupakan sarana efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap stunting, karena banyak kader yang rutin melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi, hingga pencegahan terhadap stunting,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa posyandu tidak hanya menyasar kelompok usia balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, hingga lansia. Dengan ruang lingkup layanan yang luas dan kedekatan dengan komunitas, posyandu dinilai sebagai simpul strategis dalam mempercepat penanganan stunting dan memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat.

Kehadiran Posyandu Anggrek Kuning dan sejumlah posyandu lainnya yang diresmikan di Kukar dianggap sebagai cerminan komitmen daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan dari level paling dasar.

Menurut Edi Damansyah, keberadaan fasilitas baru harus diiringi dengan semangat baru untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Sekarang bangunan posyandu sudah baru, jadi dengan bangunan yang baru ini harus mempunyai semangat yang baru untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati Kukar juga menyoroti pentingnya pengelolaan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi posyandu. Ia meminta kepala desa agar tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan operasionalnya berjalan optimal. Terlebih, kader posyandu yang menjadi motor penggerak pelayanan di lapangan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah desa.

“Saya tidak ingin mendengar ada posyandu kurang diurus,” tegasnya.

Ia juga meminta agar para kepala desa memberikan perhatian besar kepada posyandu dan kader agar selalu aktif sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. (Adv)

Related posts

Kompensasi Tambak Tunu South Dihitung, Begini Penjelasan Sekda Kukar

Aminah

2025, Prangat Selatan Targetkan Semua Warga Nikmati Air Bersih

Aminah

Edi Damansyah Gelar Open House, Warga Kukar Tumpah Ruah

Aminah

You cannot copy content of this page