Samarinda, Natmed.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026 akan memperbarui sejumlah data strategis, mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui rangkaian survei besar dan sensus ekonomi.
Pembaruan ini dilakukan di tengah kebutuhan pemerintah dan publik terhadap data yang lebih mutakhir sebagai dasar kebijakan.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai mengatakan pada Februari 2026 BPS tengah menjalankan dua survei utama, yakni survei literasi keuangan yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
“Survei ketenagakerjaan dan literasi keuangan ini kami laksanakan rutin untuk memotret kondisi riil masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan tenaga kerja,” ujar Mas’ud Rifai usai FGD Selasa 10 Februari 2026.
Maret 2026 BPS Kaltim akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari survei ini, BPS menghasilkan indikator penting seperti tingkat kemiskinan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga data pendidikan yang menjadi dasar penghitungan IPM.
“Indikator kemiskinan dan IPM itu sumber utamanya dari Susenas. Karena itu, kualitas datanya sangat menentukan arah kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Selain survei rutin, BPS Kaltim juga bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung dalam beberapa tahap. Pendataan usaha besar dijadwalkan mulai Mei 2026, sementara pendataan secara menyeluruh akan dilakukan pada Juni hingga Juli.
“Sensus ekonomi ini cukup panjang prosesnya. Tidak hanya mendata jumlah usaha, tapi juga struktur ekonomi terbaru yang akan menjadi rujukan kebijakan ekonomi ke depan,” kata Mas’ud.
Ia menargetkan seluruh rangkaian sensus ekonomi, termasuk pengolahan data, tabulasi, dan penyusunan hasil, dapat rampung pada Desember 2026. Hasil sensus tersebut nantinya akan diseminasi kepada publik dan pemangku kepentingan.
“Target kami, hasil sensus ekonomi bisa dipublikasikan pada Desember 2026,” ujarnya.
Mas’ud mengungkapkan, secara keseluruhan BPS melaksanakan sekitar 250 survei setiap tahun, baik mingguan, bulanan, maupun periodik. Survei tersebut mencakup inflasi, harga produsen, sosial ekonomi, hingga kependudukan, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Tanpa data yang mutakhir, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Itu sebabnya survei ini penting,” tegasnya.
Pembaruan data ekonomi dan sosial justru menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah. Data terkini memungkinkan penyesuaian kebijakan dilakukan lebih cepat sesuai kondisi lapangan.
“Kalau potret ekonomi terbaru bisa diperoleh, maka kebijakan yang dibuat juga lebih akurat,” katanya.
BPS Kaltim juga mencatat, kerja sama pendataan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dilakukan pada tahun sebelumnya, khususnya pendataan penduduk. Ke depan, data tersebut akan terus diperbarui mengikuti perkembangan kawasan.
Melalui rangkaian survei dan sensus sepanjang 2026, BPS Kaltim menargetkan tersedianya data yang lebih relevan dan faktual untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kaltim.
