Samarinda, Natmed.id – Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah dan Penandatangan Komitmen Bersama Forum Kolaborasi Pengawasan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2023 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Workshop ini bertajuk pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, yang berisi tiga isi utama.
Ketiga isi itu, yakni pertama, melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab.
Kedua, bersinergi dan berkolaborasi serta saling mendukung untuk keberhasilan pengelolaan dan pembangunan desa, dan ketiga saling memberikan data dan informasi dalam rangka pemberdayaan.
Sri Wahyuni menyebutkan bahwa desa menjadi elemen wilayah terkecil yang menjadi fokus Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang mana Presiden RI itu memberikan pesan bahwa membangun desa artinya membangun Indonesia.
Hal ini diartikan bahwa Presiden RI bersama seluruh pemerintah se-Indonesia, memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan desa.
Menurutnya, seluruh perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, yaitu sebagai ujung tombak sehingga perlunya untuk memberikan pemantauan dan perhatian yang optimal kepada para perangkat desa dalam mengelola desa tersebut.
“Desa menjadi salah satu perhatian pemerintah di Indonesia. Kita tahu Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembangunan Indonesia harus dibangun dari pinggiran. Artinya para pengurus desa ini menjadi ujung tombak. Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus berupaya memberikan pemantauan dan perhatian kepada mereka,” ujarnya di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Senin (24/10/2023).
Sri Wahyuni memberikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Kaltim yang menginisiasi workshop untuk membagi ilmu dan saling berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Bersamaan dengan workshop ini, diharapkan mendapat banyak masukan dan saran terkait masalah maupun kebutuhan yang ada di desa oleh para partisipan yang hadir.
“Dalam workshop ini, semoga ada masukan atau rekomendasi dan jalan keluar terkait kegiatan atau masalah yang ada di level bawah, baik masyarakat dan kepala desa. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak apa, kita cari bagaimana solusinya, atau pengguna dana untuk apa saja,” sebutnya.
Sekda Provinsi Kaltim ini berharap workshop ini dapat menghasilkan tata kelola keuangan desa yang tepat dan menjadi lebih baik ke depannya sebagaimana fungsi dan manfaat dana desa tersebut.
“Kita harap workshop ini bisa mengembalikan tata keuangan desa yang ada di Kaltim agar menjadi lebih baik dan sebagaimana seharusnya,” harapnya.
