Bontang, Natmed.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Yasser Arafat menilai perlunya pembebasan iuran sampah bagi warga pesisir. Terutama bagi mereka yang merasa keberatan dengan tarif Rp15 ribu per bulan.
Meski iuran sampah yang ditarik selama ini bersifat wajib, warga menganggap layanan pengelolaan sampah belum maksimal.
Menurut Yasser, kendala utama yang memicu permasalahan ini karena jarak antara permukiman menuju tempat pembuangan sampah (TPS) yang jauh.
Kemudian, terbatasnya tenaga pengelola sampah yang mengakibatkan sampah jarang terangkut dari permukiman.
Kondisi ini, akhirnya mendorong sebagian warga memilih membuang sampah langsung ke laut karena tidak memiliki alternatif lain yang lebih praktis.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Yasser menegaskan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran untuk memberikan layanan pengelolaan gratis. Terutama di daerah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih.
Ia menilai, prioritas anggaran kota perlu disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama agar kualitas lingkungan di kawasan pesisir tetap terjaga.
“Dengan anggaran Bontang yang besar, seharusnya bisa dialokasikan untuk menghapus iuran sampah di wilayah pesisir. Ini lebih baik daripada warga tetap membayar tapi layanan tidak optimal,” ujar Yasser.
Selama ini, biaya iuran sampah dimasukkan dalam tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, layanan yang diberikan masih terbatas.
Yasser menilai, jika ada program penjemputan sampah yang teratur, warga tidak perlu lagi membuang sampah ke laut. Kebiasan ini terjadi di sejumlah wilayah pesisir, seperti Berbas Tengah.
Ia juga mengkritik kondisi TPS yang sering mengalami penumpukan sampah yang mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan. Keadaan ini berpotensi menimbulkan penyakit bagi warga sekitar.
Menurutnya, TPS yang jauh dan tidak memadai membuat warga enggan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
“Pengelolaan sampah seharusnya jadi program unggulan, apalagi Bontang sudah beberapa kali meraih penghargaan Adipura. Ini perlu didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal,” tegasnya.
Sebagai kota yang memiliki reputasi bersih, Yasser menilai bahwa penghargaan Adipura harus dibarengi dengan usaha nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas kebersihan di daerah pesisir yang selama ini terkesan diabaikan.
Selain usulan penghapusan iuran, Yasser juga mendorong adanya program edukasi dan sosialisasi bagi warga pesisir agar mereka lebih memahami dampak sampah terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, sosialisasi ini akan membantu warga memahami pentingnya menjaga lingkungan, meskipun ada keterbatasan fasilitas.
“Sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat lebih memahami dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri,” imbuhnya.
Dengan berbagai usulan ini, Yasser berharap kebersihan di kawasan pesisir Bontang dapat lebih terjaga dan masyarakat mendapatkan layanan yang layak tanpa beban biaya.
