Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo mengatakan bahwa Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai merancang dan akan menerapkan program baru bernama Gratispol pada tahun anggaran 2025.
Dalam keterangannya, Sigit menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh para mahasiswa penerima manfaat, sebab anggaran BKT telah disediakan penuh dan tinggal menunggu proses pelaporan administrasi untuk dicairkan.
“BKT itu sudah diselotkan, tinggal dibuka kuncinya. Kalau mahasiswanya bikin laporan, langsung bisa diambil dananya,” ujar Sigit di Gedung B DPRD Kalimantan Timur, Senin, 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pencairan beasiswa tidak dilakukan sekaligus atau dalam satu termin, melainkan dibagi dalam delapan tahap berdasarkan jumlah semester.
Dana tersebut, menurutnya, telah diamankan dan disimpan dalam rekening khusus di Bankaltimtara agar proses pencairan bisa lebih terkontrol dan sesuai prosedur.
“Dananya sebenarnya sudah diblok langsung untuk delapan semester. Jadi bukan per tahun atau didrop sekaligus ke mahasiswa. Mereka tinggal lengkapi laporan per semester, baru dana cair,” terangnya.
Keterangan itu disampaikan Sigit menanggapi sejumlah keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan lambatnya pencairan dana beasiswa.
Menurutnya, kekeliruan sering kali muncul karena kurangnya pemahaman publik terhadap prosedur yang berlaku. Padahal, segala ketentuan sudah dirumuskan bersama Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis program.
“Kalau masyarakat masih komplain tidak ada anggaran, itu feedback saja. Faktanya, dananya sudah ada di bank. Tinggal laporan dari mahasiswa, baru dibuka kuncinya,” kata Sigit.
Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa kehadiran Gratispol tidak dimaksudkan untuk menggantikan BKT. Keduanya, menurut dia, justru dirancang untuk saling mendukung dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Kalimantan Timur.
Dalam skema baru yang tengah disiapkan pemerintah provinsi, Gratispol akan menjadi alternatif pembiayaan pendidikan, sementara BKT tetap menjadi fondasi utama.
“Gratispol ini kan baru, tapi BKT tetap jalan. Jadi mahasiswa jangan khawatir, jalankan saja prosedurnya dengan benar,” ujarnya.
Sigit juga menyampaikan harapannya agar pihak perguruan tinggi turut berperan aktif dalam mendampingi mahasiswa yang mengalami kendala administratif.
Menurutnya, persoalan keterlambatan pencairan kerap terjadi bukan karena tidak ada dana, melainkan karena kelalaian dalam pemenuhan syarat administrasi.
“Kita ingin mahasiswa bisa fokus belajar, jangan terganggu karena masalah administrasi beasiswa. Kalau prosedurnya benar, pasti cair,” tuturnya.
Sigit menyatakan bahwa DPRD Kalimantan Timur kembali berkomitmen dalam mengawal jalannya program pendidikan gratis tersebut sebagai bagian dari kebijakan afirmatif yang bertujuan mendorong peningkatan sumber daya manusia di daerah.
Sementara itu, para mahasiswa diminta untuk lebih tertib secara administratif agar hak mereka atas beasiswa tidak tertunda akibat kendala teknis yang dapat dihindari.
