Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah inovatif dalam tata kelola birokrasi dengan resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dijadwalkan berlangsung satu hari dalam sepekan, yakni pada setiap hari Jumat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Namun, Pemkot Samarinda memberikan sentuhan teknologi untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.
Andi Harun menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan strategis bagi kota dan lingkungan. Hal ini menunjukkan ketaatan daerah terhadap arahan kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, pemberlakuan WFH ini diharapkan dapat menekan angka pemakaian bahan bakarinyak (BBM), baik untuk kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi pegawai.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga berkontribusi langsung pada pengurangan emisi karbon di wilayah Samarinda. Serta, mengurangi beban pemakaian dan pemeliharaan kendaraan operasional dinas.
“Khusus untuk BBM, konsumsi yang kita turunkan bukan hanya dari kendaraan dinas, tapi termasuk kendaraan pribadi. Kita ingin kebijakan ini benar-benar berdampak pada efisiensi energi secara luas,” ungkap Andi Harun pada penyampaian mekanisme WFH, Jumat 10 April 2026.
Untuk menepis kekhawatiran publik mengenai penurunan kinerja, Pemkot Samarinda meluncurkan Dashboard Monitoring WFH. Sistem ini memungkinkan pimpinan memantau keberadaan dan aktivitas pegawai secara real-time melalui teknologi geotagging.
Para pegawai diwajibkan melakukan absensi mandiri melalui foto yang secara otomatis merekam titik koordinat lokasi mereka. Absensi ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari: pagi, siang, dan sore.
“Ketentuannya ketat. Pegawai wajib melakukan geotagging atau autotagging dari rumah masing-masing. Pakaiannya pun harus tetap pakaian dinas yang berlaku pada hari tersebut. Jadi, meskipun di rumah, disiplin kepegawaian tetap berjalan penuh,” tegas Wali Kota.
Andi Harun juga memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba memanipulasi lokasi menggunakan aplikasi tambahan.
“Kalau ada yang menggunakan fake GPS atau menggeser posisi koordinat seolah di rumah padahal di tempat lain, itu akan langsung terdeteksi dan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin berat,” tambahnya.
Satu hal yang membedakan Samarinda dengan daerah lain adalah keterbukaan informasinya. Andi Harun menyatakan bahwa data capaian WFH, seperti estimasi liter BBM yang dihemat dan pengurangan emisi karbon dalam bentuk rupiah, akan ditampilkan pada layar utama di Diskominfo dan dapat diakses oleh awak media.
“Mungkin ini yang pertama di Indonesia, WFH yang disertai dashboard monitoring secara live dan real time. Kami tidak ingin ini hanya formalitas. Kesadaran pegawai harus bisa diukur dan diuji, bukan cuma ke dalam sistem internal, tapi juga transparan di mata publik,” jelasnya.
Kebijakan ini akan melibatkan 50 persen dari total pegawai di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bergantian.
Meski demikian, instansi yang bergerak di sektor pelayanan publik primer tetap beroperasi secara normal tanpa skema WFH guna memastikan kebutuhan warga tidak terganggu.
Beberapa unit yang dikecualikan antara lain seperti UPTD Dinas Pendidikan (sekolah-sekolah), UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dan Instansi pelayanan lapangan lainnya yang bersifat mendesak.
Andi Harun mengundang para insan pers untuk hadir langsung pada hari Jumat mendatang guna meninjau efektivitas sistem ini.
“Kita lihat nanti hari Jumat setelah Zuhur, sistemnya sudah akan menampilkan data real time. Rekan-rekan pers bisa cek langsung siapa yang bekerja, siapa yang tidak, bahkan siapa yang ketahuan memakai daster saat absen karena foto akan muncul langsung di sistem,” pungkasnya.
