Samarinda, Natmed.id – Keseimbangan fiskal menjadi pekerjaan rumah besar Kaltim di APBD Perubahan 2025. Pemerintah menyiapkan strategi lewat belanja wajib, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tumpuan pembiayaan pembangunan.
Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim, Rabu 24 September 2025, menjadi forum resmi penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad hadir mewakili Gubernur. Ia menyebut belanja wajib mengikat, seperti belanja pegawai dan sektor prioritas, menjadi perhatian utama. Termasuk pemenuhan formasi PPPK untuk tenaga pendidik dan kesehatan.
“Kenaikan alokasi anggaran diarahkan pada belanja wajib dan prioritas pembangunan. Belanja pegawai merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari,” ucap Ujang.
Selain belanja pegawai, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan air minum. Hibah pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB swasta maupun negeri tetap dilanjutkan, ditambah bantuan keuangan untuk partai politik.
“Belanja modal diperuntukkan untuk infrastruktur jalan dan air minum, sementara hibah pendidikan tetap jadi prioritas,” kata Ujang.
Pemerintah mengapresiasi masukan fraksi terkait transparansi perencanaan dan defisit anggaran. Menurut Ujang, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan DPRD agar pembahasan lebih terbuka.
Sorotan fraksi mengenai belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak juga dijawab pemerintah. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari digitalisasi perpajakan, integrasi sistem perizinan, hingga penguatan pengawasan sektor pertambangan. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menekan kebocoran penerimaan.
“Pendapatan daerah harus lebih optimal. Teknologi pemantauan produksi dan peran BUMD menjadi strategi penting,” jelas Ujang.
Terkait belanja pendidikan, pemerintah menilai peningkatan mutu dan akses ke daerah pelosok perlu terus dilakukan. Pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis digital menjadi salah satu solusi agar pelayanan merata hingga perbatasan.
Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana rumah sakit yang menjadi kewenangan provinsi, sekaligus menyinkronkan program dengan kabupaten/kota.
Dalam pembahasan, sejumlah fraksi juga menyinggung program unggulan daerah seperti Gratispol dan Jospol. Pemerintah memastikan kedua program tetap berjalan untuk mendukung perluasan akses pendidikan.
Selain itu, isu lingkungan seperti pengendalian banjir, reklamasi pasca tambang, dan mitigasi perubahan iklim juga menjadi fokus dalam perubahan APBD 2025.
Ujang menambahkan, belanja daerah diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, termasuk dukungan bagi UMKM, petani, dan nelayan. Pemerintah berkomitmen menekan belanja seremonial agar lebih banyak porsi anggaran mengalir ke sektor produktif.
“Belanja diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas tetap jadi pegangan,” tukasnya.
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan fiskal dapat terjaga, PAD meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat di Kaltim semakin merata.
