Samarinda, Natmed.id – Bantuan Pendidikan Gratispol yang sempat diumumkan diterima seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) justru dibatalkan di tengah masa studi. Akibatnya, mahasiswa tersebut kini terbebani tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga sekitar Rp17 juta untuk dua semester.
Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum UMKT, Zahra Khan (51) mengungkapkan bahwa namanya sempat diumumkan secara resmi sebagai penerima Gratispol program bantuan pendidikan yang digagas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu. Namun, keputusan itu dibatalkan setelah perkuliahan berjalan satu semester.
“Kalau memang pemerintah tidak mau ngasih, ya jangan disebutkan, jangan diluluskan. Jangan diumumkan namanya,” tegas Zahra saat konferensi di LBH Samarinda baru-baru ini.
Zahra mengatakan, karena telah dinyatakan lolos, ia menunda pengurusan beasiswa alternatif. Sebagai alumni Muhammadiyah, ia sebenarnya memiliki peluang memperoleh bantuan pendidikan dari jalur internal organisasi.
“Saya akan cepat-cepat mengurus beasiswa lain. Terutama kan saya alumni Muhammadiyah, memang ada jatah Muhammadiyah. Apalagi yang IP-nya tinggi biasanya dapat,” ujarnya.
Pembatalan tersebut membuat Zahra harus melunasi kembali UKT semester sebelumnya sekaligus menanggung UKT semester berjalan. “Sudah satu semester berjalan, terus dibatalkan. Semester lalu disuruh bayar kembali, semester yang berjalan ini minta bayar lagi. Jadi dobel,” tuturnya.
Total tunggakan yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp17 juta untuk dua semester. Menurut Zahra, UKT per semester berkisar Rp7,5 juta, belum termasuk biaya tambahan lainnya.
“Itu baru UKT saja. Belum biaya kompetensi, belum biaya lain-lain,” katanya.
Zahra juga membantah alasan pencabutan Gratispol yang dikaitkan dengan status kelas eksekutif. Ia menegaskan, sistem perkuliahan di UMKT hanya mengenal kelas reguler dan kelas weekend. “Di tempat kami namanya kelas weekend tidak pernah ada disebut kelas eksekutif, tidak pernah ada secara eksplisit,” jelasnya.
Ia menerangkan, kelas weekend tidak sepenuhnya berlangsung malam hari. Perkuliahan biasanya dimulai Jumat sore dan berlanjut hingga Sabtu, bahkan terkadang siang hari atau daring. “Bukan sepenuhnya malam. Jumat sore, Sabtu sore. Kadang juga siang kalau jadwal diubah,” terangnya.
Menurut Zahra, penyematan istilah kelas eksekutif merupakan penafsiran sepihak pengelola program beasiswa, bukan ketentuan kampus. “Itu dari mereka yang menterjemahkan sendiri. Bukan dari UMKT,” ujarnya.
Ia juga menyebut komposisi mahasiswa di kelasnya mayoritas lulusan baru yang masih bergantung pada orang tua. “Kalau menurut saya, satu kelas itu hampir 80 persen fresh graduate. Yang emak-emak kayak saya cuma satu, bapak-bapak satu. Yang lain minta uang ke orang tua,” ungkapnya.
Sebagai ibu rumah tangga, Zahra mengaku sangat terbantu saat namanya diumumkan sebagai penerima Gratispol. “Waktu diumumkan itu saya bahagia. Karena bantuan itu membantu sekali. Saya ibu rumah tangga, mikir kebutuhan ini itu. Beasiswa itu sangat berarti,” katanya.
Namun, kebahagiaan tersebut berubah menjadi kekecewaan setelah status penerima dicabut. “Karena tiba-tiba dihapus, ya kecewa. Kecewa sekali,” ucapnya.
Terkait ketentuan usia penerima sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub), Zahra menyatakan masih ada mahasiswa yang usianya lebih tua darinya namun tetap menerima beasiswa. “Ada yang lebih tua lagi, ada di kelas lain,” sebutnya.
Atas persoalan itu, Zahra mengadukan kasus yang dialaminya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda. Ia berharap ada kejelasan dan solusi agar statusnya sebagai penerima Gratispol pendidikan dapat dipulihkan sehingga ia dapat melanjutkan studi tanpa beban biaya yang memberatkan.
“Kalau nama sudah diumumkan, ya sportiflah. Istilahnya ya dijadikan benar-benar menerima beasiswa. Lain cerita kalau dari awal namanya tidak diumumkan,” pungkasnya.
